JagatBisnis.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggarisbawahi pentingnya langkah dan terobosan untuk meningkatkan transportasi massal di daerah-daerah Indonesia. Dalam seminar nasional bertema “Tinjauan Aspek Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Angkutan Umum Massal” yang berlangsung di Universitas Diponegoro, Semarang, pada Kamis (10/10), Menhub menekankan bahwa banyak pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menjalankan kewenangan dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan secara optimal.
“Diperlukan terobosan agar semakin banyak pemerintah daerah memiliki keberpihakan dan kemampuan untuk menyelenggarakan angkutan umum massal secara mandiri,” kata Budi Karya dalam pesan video yang disampaikan sebagai keynote speaker.
Menurut data BPS, sekitar 57% dari 277 juta penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, dan angka ini diprediksi akan meningkat menjadi 66,6% pada 2035. Dengan urbanisasi yang semakin pesat, kebutuhan akan transportasi publik yang efisien dan nyaman menjadi semakin mendesak. Peningkatan mobilitas ini penting untuk menghindari kemacetan, yang dapat berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
“Transportasi perkotaan menjadi isu strategis untuk masa kini dan masa depan,” tegas Menhub. Ia juga menambahkan bahwa pengembangan infrastruktur transportasi massal merupakan prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan.
Walaupun sejumlah kota besar seperti Jakarta, Solo, Semarang, dan Bogor telah menunjukkan kemajuan dalam pengembangan transportasi massal, masih banyak daerah yang menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan infrastruktur, integrasi sistem, dan tingkat pelayanan.
Penyelenggaraan angkutan massal perkotaan adalah kewenangan pemerintah daerah, namun belum semua daerah mampu melaksanakannya secara optimal. Menhub menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum massal melalui skema subsidi “Buy The Service” (BTS).
“Sekarang ini, Kementerian Perhubungan memberikan stimulus subsidi di 14 kota, yang melayani hingga 75 juta orang,” jelasnya. Namun, saat ini baru sekitar 20 pemerintah daerah yang berkomitmen menyelenggarakan transportasi umum massal dengan APBD.
Menhub berharap seminar ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih berpihak pada transportasi massal. “Kami ingin memberikan masukan dan rekomendasi untuk penyelenggaraan transportasi perkotaan yang lebih baik di masa mendatang,” tuturnya.
Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si, menambahkan bahwa mobilitas adalah salah satu permasalahan utama di perkotaan. “Transportasi perlu dipikirkan secara matang. Seminar ini bertujuan untuk memberikan insight rekomendasi bagi pemerintah ke depannya, agar kebutuhan transportasi publik dapat terpenuhi dengan baik,” jelasnya.
Suharnomo juga menyoroti tantangan yang ada dalam menyediakan transportasi publik, mengingat mobilitas dari satu tempat ke tempat lain akan menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik.
Dalam acara ini juga hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Tatan Rustandi, Dekan Fisip Undip, Teguh Yuwono, dan Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno. Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan ada solusi yang inovatif untuk menghadapi tantangan transportasi di Indonesia. (Mhd)