JagatBisnis.com – Real Estate Indonesia (REI) merespons keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 6,25%, yang berdampak langsung pada kredit kepemilikan rumah (KPR). Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Eka Jaya, menyoroti bahwa sekitar 75% konsumen properti adalah pengguna KPR, sehingga keputusan ini menjadi faktor kunci dalam menentukan minat pembelian properti di Indonesia.
Bambang menjelaskan bahwa kebutuhan akan rumah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sangat tinggi. Namun, suplai untuk tipe rumah ini masih terbatas. Saat ini, KPR bersubsidi, yang sangat dibutuhkan oleh kelompok ini, hanya dapat diakses melalui bank-bank pemerintah.
“Meski ada target pembangunan 1 juta rumah, kuota yang kami dapat untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya 166.000 unit. Dengan mendekati akhir Agustus, kuota tersebut hampir habis. Kami dari REI meminta agar Kementerian PUPR dapat menambah alokasi subsidi APR,” ujar Bambang dalam siaran langsung pada Kamis (22/8).
Bambang juga menyoroti bahwa permintaan akan rumah dan FLPP tidak mengalami masalah. Namun, REI merasa pemerintah dan perbankan perlu memberikan perhatian khusus kepada generasi Z dan kelompok menengah, yang kini menjadi tulang punggung perekonomian.
Menurut data REI, sekitar 30% konsumen properti berasal dari generasi Z. Meskipun pendapatan mereka berada sedikit di atas MBR, dengan selisih sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta, mereka masih kesulitan membeli rumah.
“MBR mendapatkan fasilitas non-PPN dan bunga subsidi, tetapi di atas MBR, mereka harus berhadapan dengan bunga yang lebih tinggi. Jika subsidi awal yang rendah berakhir, lonjakan bunga dari 1-2% menjadi 5-7% bisa membuat mereka kesulitan mempersiapkan dana,” jelas Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menyarankan perlunya mempertimbangkan suku bunga komersial yang kompetitif, dimulai dari 9%, melalui lembaga perbankan. Dia juga mendorong pemerintah untuk membuat terobosan bagi generasi Z dan kelas menengah melalui subsidi hybrid, yang setengahnya mirip dengan skema untuk MBR. Dengan subsidi ini, suku bunga bisa difasilitasi oleh perbankan, sehingga kelompok ini dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian.
Bambang juga mencatat adanya penurunan pendapatan di kelompok tersebut, dari 21% menjadi 17%, yang sejalan dengan penurunan daya beli.
“Jika daya beli menurun, properti akan menjadi hal terakhir yang mereka prioritaskan, padahal sektor properti adalah salah satu lokomotif perekonomian Indonesia. Lebih dari 100 industri terkait akan ikut bergerak dengan properti. Jika ini dapat ditangani dengan baik, kita semua bisa bergerak maju bersama,” tutup Bambang. (Mhd)
