JagatBisnis.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, mengungkapkan sejumlah tantangan signifikan yang dihadapi oleh pelaku usaha di sektor logistik Indonesia saat ini, baik dari dalam negeri maupun di tingkat global. Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (23/07), Akbar menyoroti beberapa masalah krusial yang menghambat kemajuan sektor ini.
Di tingkat lokal, pelaku usaha logistik harus berhadapan dengan pembatasan jam operasional truk pengangkut barang dan infrastruktur jalan, pelabuhan, serta bandara yang belum sepenuhnya mampu menampung arus lalu lintas barang, menyebabkan seringnya terjadinya kemacetan.
Dari segi finansial, Akbar juga mencatat bahwa lembaga perbankan belum memberikan dukungan dana dengan suku bunga yang kompetitif bagi pelaku usaha logistik. Sementara itu, kebijakan perpajakan terhadap kegiatan jasa luar negeri masih belum jelas.
Masalah digitalisasi juga menjadi fokus, di mana layanan proses ekspor dan impor melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum sepenuhnya terintegrasi, menyebabkan proses clearance dokumen dan pengelolaan armada terpisah-pisah tanpa adanya sistem single submission seperti di negara-negara maju.
Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memiliki sertifikasi kompetensi juga menjadi tantangan serius. Akbar menegaskan bahwa peningkatan SDM di sektor logistik merupakan kunci utama untuk meningkatkan daya saing industri ini.
Di tingkat global, perang dagang antara China-Amerika Serikat, konflik di Israel-Palestina, dan Ukraina-Rusia juga berdampak signifikan terhadap pola perdagangan global, mengubah dinamika ekosistem logistik secara keseluruhan. Kelangkaan peti kemas dan keterbatasan ruang kapal menyebabkan lonjakan tarif angkutan kapal laut (seafreight rate).
Dalam mengatasi berbagai tantangan ini, Akbar mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional sebagai solusi terbaik. Badan ini diharapkan mampu mengkoordinasikan layanan yang melibatkan banyak pihak, menggantikan sistem yang saat ini terfragmentasi dengan keterlibatan 15 kementerian dan 3 lembaga/badan negara yang masing-masing mengacu pada undang-undang dan peraturan presiden yang berbeda.
“Vietnam, Thailand, dan India telah mencontoh dengan adanya lembaga khusus yang bertanggung jawab kepada presiden dalam menangani sektor angkutan barang/logistik, hal ini yang memungkinkan mereka menjadi incaran investor asing karena sistem logistik yang baik,” paparnya.
Akbar juga menyampaikan optimisme bahwa pembentukan Badan Logistik Nasional dapat meningkatkan kinerja logistik nasional hingga 30%, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik investasi asing, serta membantu mengendalikan inflasi.
Dengan demikian, langkah menuju pembentukan Badan Logistik Nasional diharapkan tidak hanya sebagai solusi bagi permasalahan yang ada, tetapi juga sebagai pendorong utama bagi kemajuan sektor logistik Indonesia menuju tingkat yang lebih baik dan berdaya saing global yang lebih kuat. (Mhd)
