jagatbisnis.com – Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkolaborasi dan aktif membangun Zona Integritas (ZI) di Satuan Kerja (Satker) Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN Raden Bagus Agus Widjayanto menjelaskan, pembangunan ZI ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat menuju pelayanan berkelas dunia.
“Oleh karena itu Itjen sangat mengapresiasi bila Satker Satker BPN semangat membangun ZI,” ujar Agus Widjayanto kepada indopos.co.id, Senin (10/6/2024).
Ia menjelaskan, dari seluruh Satker Kantah (Kantor Pertanahan) maupun Kanwil (Kantor Wilayah) yang membangun ZI yang ada, yakni berjumlah 508 Satker.
“Dari jumlah itu ada 104 satker yang kita targetkan siap untuk WBK (Wilayah Bebas Korupsi). Tetapi dari jumlah Satker yang ditargetkan saat ini sudah siap berjumlah 83 Satker atau setara 81,73 persen Satker untuk WBK,” terangnya.
Namun demikian, saat ini angkanya masih terus berkembang karena Itjen terus memperbaiki atau membangun ZI pada masing masing Satker yang dilakukan secara terus menerus berkelanjutan.
“Yang belum WBK kita bangun untuk siap WBK, yang sudah WBK kita rawat dan tingkatkan, jangan sampai akornya turun rendah dari standar WBK,” cetusnya.
Dikatakan juga, Satker yang dinyatakan siap WBK adalah berdasarkan hasil penilaian tim penilai Itjen dan tim pembangun dari Setjen dan Ditjen (Direktorat Jenderal ) teknis terkait.
“Untuk itu dalam penilaian ini kita tetapkan variable yang kita nilai sesuai dengan standar KemenPANRB,” imbuhnya.
Agus memaparkan, dalam membuat penilaian ada 11 variable yang akan dinilai. Misalnya, nilai Lembar Kerja Evaluasi sebagai dasar tim penilai menilai kondisi kesiapan membangun ZI, Komitmen dan pemahaman jajaran yang menyangkut sikap mental perilaku yang dibangun dari dalam diri pimpinan dan jajaran, inovasi dan kinerja. Misalnya, terkait ada tidaknya tunggakan pekerjaan layanan pertanahan yang belum selesai.
Selain itu, penilaian juga mencakup berapa banyak tunggakan, pelaksanaan 7 layanan priortas berjalan tanpa masalah, sarana dan prasarana kantor layanan sudah baik, dan penilaian lain tekait dengan layanan prioritas
“Variable variable tersebut kita beri bobot dan kita jadikan dasar untuk menilai. Prinsipnya membangun ZI adalah membangun manusianya.Yaitu, mental dan mindsetnya, serta memperbaik sistem kerja, kita bangun sistem, inovasi layanan yang canggih modern tetapi mental dan mindset tidak berubah tidk bisa juga berjalan dengan baik, keduanya harus dibangun secara bersama,” tutur Agus.
Tak kalah penting dalam pembangunan ZI kata Agus adalah, penegakkan aturan disiplin pegawai dalam hal pelanggaran disiplin yang diatur dalam PP Nomor 94/2021.
“Silakan kepada masyarakat menyampaikan pengaduannya kepada Itjen bilamana ada penyalahgunaan wewenang, freud, pungli dilakukan oleh jajaran BPN, itjen akan tindaklanjuti dengan audit,” tegasnya.
Jika semua sudah terbangun dengan baik maka secara logis jika pembangunan ZI pada Satker berhasil, semestinya kantor kantor Pertanahan menjadi kantor pelayanan berkelas dunia, modern, cepat, akurat, murah dan bebas dari korupsi,” tandasnya.
Sebelumnya, Kakanwil BPN Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar menjelaskan, tahun ini pihaknya telah mengusulkan delapan Kantor Pertanahan di jajaran Kanwil BPN Jawa Barat meraih predikat WBK/WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Ke delapan Kantah itu adalah, Kantah Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Karawang. ”Untuk mewujudkan semua target-target itu, Kanwil BPN Jawa Barat sudah membentuk tim khusus sebagai upaya percepatan kinerja aparat,” ujar Ginanjar. (Hfz)
