jagatbisnis.com – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong BPKP untuk terus cermat dalam pengawasan pembangunan di berbagai sektor.
Jokowi menyampaikan, kompetisi antar negara akan semakin ketat. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.
Sehingga kecepatan dan ketepatan sangat diperlukan dalam melakukan berbagai program pembangunan.
“Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal bukan untuk mencari kesalahan, tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan,” ujar Jokowi dalam rakornaswasin, Rabu (22/5).
Selain itu, Jokowi meminta BPKP harus berinovasi, utamanya dalam penggunaan teknologi. Hal ini untuk mengoptimalkan pengawasan dan mencegah terjadinya fraud.
“Utamakan pencapaian outcome, utamakan manfaat yang maksimal diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita makin berkualitas,” kata Jokowi.
Kepala BPKP M Yusuf Ateh menyampaikan, dalam lima tahun terakhir BPKP bersama aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan BUMN telah melaksanakan pengawasan intensif atas penyelenggaraan berbagai program pembangunan kunci.
“Sepanjang tahun 2020 sampai dengan triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp 78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai Rp 192,93 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp 38,75 triliun,” ujar Ateh.
Ateh menambahkan, BPKP tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan. Akan tetapi juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan. Antara lain bidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN/BUMD, hingga transformasi energi hijau.
Dalam pelaksanaan pengawasan, BPKP konsisten memosisikan diri sebagai bagian dari problem solver, bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan.
Ateh mengklaim bahwa pengawasan intern berhasil mendorong berbagai capaian positif. Sebagai contoh, pada bidang infrastruktur, BPKP telah mengawal perkembangan penyelesaian 204 Proyek Strategis Nasional (PSN).
Tidak hanya mengawal selesainya pembangunan fisik, BPKP ikut memastikan bahwa berbagai infrastruktur PSN konektivitas yang dibangun telah menghasilkan perbaikan mobilitas dan pengurangan biaya logistik. Sehingga tercipta peningkatan aktivitas ekonomi. (Hfz)
