JagatBisnis.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pengusaha dan pihak terkait melaksanakan transparansi dalam proses pengadaan alat dan bahan produksi, seperti bibit tanaman pangan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Hal itu diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Dukungan Sarana Produksi serta Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) di Kantor Kementan Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Amran menegaskan, tidak akan memberi toleransi bagi siapa saja pengusaha maupun pegawai di lingkupnya yang terbukti melanggar aturan seperti menerima maupun memberi gratifikasi. Bagi pengusaha yang ’nakal’ akan kena black list. Sedangkan, untuk pegawai dipastikan ancaman pemecatan bakal diterima.
“Tulis di kertas, berikan ke saya sekarang. Hambatannya apa, kalau ada calo yang secara langsung minta komisi atau menjanjikan proyek oleh oknum di lingkungan atau di luar Kementan, tulis namanya. Jadi, jangan coba-coba para pengusaha ini kasih fee. Itu akan mematikan usaha kalian. Untuk pegawai Kementan yang menerima fee, saya pastikan pecat dan copot,” terangnya.
Dia menjelaskan, hal itu bertujuan untuk mewujudkan ekosistem bisnis yang sehat di sektor pertanian sekaligus mengawal pembangunan pertanian. Sehingga secara langsung bisa memberikan keuntungan bagi perekonomian negara. Karena itu, pihaknya akan memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam mengikuti pengadaan.
“Para pengusaha ini menjadi salah satu penentu akselerasi produksi pertanian di tanah air. Sehingga sudah sewajarnya jajaran di Kementan melayani para pengusaha dengan baik dan sesuai aturan. Oleh karena itu, kita harus kolaborasi dalam arti positif jangan main-main, jangan ada calo,” imbuh Amran.
Pada kesempatan ini, Amran meminta para pengusaha untuk jujur dalam berbisnis. Karena ketegasan terhadap praktek tindak pidana pernah dilakukan saat dirinya menjabat sebagai Mentan pada periode Pemerintahan Jokowi pertama.
“Waktu itu, saya memecat pejabat setingkat eselon satu karena terbukti menerima uang komisi. Pengusaha yang memberikan komisi juga dikirim ke wilayah pidana karena sama-sama bersekongkol dengan mafia. Jadi sekarang saya tekankan jangan bermain-main dengan sektor pertanian, layani dengan baik secara profesional,” paparnya.
Menurut dia, kebijakan pemecatan ataupun pencopotan akan berada di depan mata bagi pegawai yang tetap nakal. Apalagi, saat ini pihaknya telah memiliki pengawas Internal yang dipimpin Komisaris Jenderal (Komjen) Setyo Budiyanto yang juga pernah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jenderal polisi bintang 3 dari KPK ini saya minta untuk mengawasi agar mempermudah pelayanan yang diberikan supaya kita bisa melakukan akselerasi tanam,” pungkas Amran. (eva)
