JagatBisnis.com – PT Pertamina (Persero) tengah menelusuri dugaan suap yang melibatkan perusahaan software asal Jerman, SAP. Dugaan tersebut muncul setelah SAP Indonesia menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA) dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) pada tahun 2022.
Dalam DPA tersebut, SAP mengakui telah melakukan penyuapan kepada pejabat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penyuapan tersebut dilakukan untuk memenangkan kontrak pengadaan sistem informasi.
Pada tahun 2019, Pertamina menandatangani kontrak pengadaan sistem informasi dengan SAP senilai Rp 1,5 triliun. Kontrak tersebut meliputi pengadaan sistem enterprise resource planning (ERP) dan sistem manajemen rantai pasok (SCM).
Pertamina mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri dugaan suap tersebut. Tim investigasi tersebut akan melibatkan pihak internal dan eksternal, termasuk auditor independen.
“Pertamina berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menjunjung tinggi integritas. Kami akan menindaklanjuti dugaan suap ini secara transparan dan profesional,” kata Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.
Dugaan suap ini menjadi perhatian publik karena melibatkan perusahaan BUMN besar. Dugaan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.
Jika terbukti bersalah, pejabat Pertamina yang terlibat suap dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Pertamina juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin usaha. (tia)
