JagatBisnis.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Karena prinsip utama pendidikan vokasi mengusung tiga hal, yaitu pendidikan, sosial dan ekonomi. Apalagi, Indonesia berpotensi menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan mengoptimalkan sumber daya manusia di dunia kerja.
Plt Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Uuf Brajawidagda mengatakan, untuk itu pendidikan vokasi diharapkan jadi tumpuan untuk mengaklselerasi pertumbuhan ekonomi tinggi. Sehingga mampu mendorong lebih banyak penciptaan lapangan pekerjaan. Makanya, pendidikan vokasi harus relevan dengan agenda-agenda perekonomian di Indonesia.
“Selama ini, pendidikan vokasi selalu clear dalam menjawab persoalan supply atau penyediaan tenaga kerja. Tapi masih gelap pada sisi demand. Berapa jumlah lulusan, misalnya untuk teknik kendaraan ringan, berapa yang bisa kita hasilnya untuk prodi peternakan. Kita ada datanya lengkap,” katanya di acara Bincang Edukasi “Mendukung Kekuatan Ekonomi Nasional Melalui Tumpuan Pendidikan Vokasi” yang digelar Study Club CEMPAKA bekerja sama dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasaan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), Kemendikbudristek, Universitas Yarsi, dan Meeting.ai, di Jakarta, Selasa (14/11/2023)
Menurut dia, hal yang berbeda jika sudah menyangkut demand. Pendidikan vokasi masih harus meraba-raba. Sehingga kesulitan merelevankan dengan agenda perekonomian yang sedang berjalan. Untuk itu, pihaknya dalam tiga tahun terakhir berusaha membuka sekat-sekat satuan penddidikan. Selain itu, berbagai program juga diluncurkan untuk memajukan pendidikan vokasi.
“Di SMK sekarang ada pusat unggulan, ada juga model pemadanan dukungan. Di perguruan tinggi ada macthing fund. Bermitra dengan menurunkan sekat imajiner satuan pendidikan kita selama ini,” terangnya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menyiapkan program-program lain. Diantaranya, membuat program ekosistem kemitraan di daerah. Karena secara besar demand sama, meski akan muncul gap di daerah. Karena itu, untuk mendorong pemanfaan sekat-sekat yang makin terbuka di satuan pendidikan dengan mendudukan mereka ke dalam sebuah ekosistem kemitraan di daerahnya.
“Diharapkan, para lulusan vokasi bisa berkontribusi pada industri bisa berupa kecil, menengah hingga besar. “Bisa juga BUMdes, atau industri yang mau ditumbuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur ASTRAtech Ricardus Henri Paul menyatakan, kunci keberhasilan pendidikan vokasi yakni adanya ekosistem yang mendukung. Untuk link and match cair karena terkait dengan industri, dosen praktisi juga banyak Selain itu, berbagi keahlian dari para praktisi dan review kurikulum bersama, dan karakter juga dibentuk.
“Pendidikan vokasi dengan model Astratech Dual System berjalan. Di tahun awal, para mahasiswa membuat produk yang sama seperti di industri, lalu tahun ketiga dan keempat magang atau apprenticeship sehingga siap kerja. Bahkan untuk penilaian akhir, dari sisi dukungan pada produsktivitas industri,” ungkap Paul.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Padang Wicaksono menambahkan, lulusan vokasi di UI ada yang nol bulan menunggu masa kerjanya. Jika program studi sesuai kebutuhan pasar, permintaan tenaga kerja tinggi, bahkan sebelum lulus mahasiswa sudah mendapat tawaran kerja.
“Di tahun 2023, tiga program studi terpopuler masa tunggu lulusan nol bulan di program voaksi UI, yakni manajemen rekod dan arsip, administrasi perpajakan dan okupasi terapi. Dengan teaching factory, kecapan hardskills dan softskills mahasiswa dibangun sejak di kampus,” ujarnya.
Sedangkan, Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal mengungkapkan, keselarasan atau link and match pendidikan vokasi dan industri harus diwujudkan. Pendidikan vokasi harus memastikan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir analitis, siap untuk terus dilatih atau terus belajar, dan kuat dalam softskills yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
“Karena itu, perlu untuk dipetakan mana yang menjadi tanggung jawab institusi pendidian, transisi dari pendidikan ke dunia kerja, dan ketika di dunia kerja,” tutup Fasli. (eva)
