Komisi XI DPR Ingatkan Inflasi di Desa Telah Menggerogoti Daya Beli Petani

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati

JagatBisnis.comHingga saat ini kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia belum memadai untuk mencapai harapan yang lebih tinggi. Apalagi, dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2 persen, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade stagnan dibawah 5 persen, dengan rerata dari 2014-2024 hanya 4,2 persen.

“Angka itu jauh dari optimisme pemerintah di awal untuk mencapai pertumbuhan 7 persen. Bahkan, belum pernah menyentuh target yang direncanakan RPJMN hingga akhir 2024 yaitu di angka 6-6,2 persen,” ungkap anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati saat Komisi XI DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI, Ketua DK OJK dan Kepala BPS, seperti dalam keterangan, Senin (4/9/2023).

Artinya, lanjut Anis, jika di hitung dalam satu dekade ini (2014 sampai 2024), reratanya hanya sekitar 4 persen. Apabila target tersebut bisa dinaikkan sedikit, mungkin akan lebih memacu sektor-sektor untuk tumbuh lebih tinggi juga.

Baca Juga :   Politisi PKS Beberkan Alasan Kewirausahaan Indonesia Tertinggal dari Negara Tetangga

“Untuk itu, kami mendorong Bank Indonesia (BI) untuk menekan inflasi di desa. Inflasi di desa telah menggerogoti daya beli petani yang sudah rendah. Nilai tukar petani bergerak lambat yang mencerminkan penghasilan petani dari pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhannya,” katanya.

Baca Juga :   Politisi PKS: Warisan Utang Belanda Merupakan Fakta Sejarah

Selain itu, tambah Anis, BI juga harus segera memengaruhi pergerakan suku bunga kredit. Karena transmisi kebijakan moneter (jalur suku bunga) ke sektor perbankan lamban. Sehingga berpengaruh terhadap penyaluran kredit dan investasi.

Baca Juga :   Hindari Pinjol Ilegal, Perbankan Harus Permudah Akses Masyarakat

“Dengan lambannya transmisi tersebut, maka ekonomi kekurangan likuiditas. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus fokus pada kondisi likuiditas perbankan di daerah. Bahkan, dari data OJK, beberapa provinsi mengalami keterbatasan likuiditas yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) di atas 100 hingga 120,” paparnya. (eva)

MIXADVERT JASAPRO