Berita  

Pemilu Kamboja Dituding Tidak Bebas dan Tidak Adil

Hun Manet Foto The Star

JagatBisnis.comPemilihan umum di Kamboja yang berlangsung akhir pekan lalu telah mendapat kecaman luas dari pembela hak asasi manusia dan komunitas internasional. Partai Rakyat Kamboja (CPP), yang berkuasa dan dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Sen, mengumumkan kemenangan telak dengan meraih sekitar 84 persen suara pemilih atau sekitar 8,1 juta orang. Namun, pemilu ini dikritik sebagai tidak bebas dan adil oleh berbagai pihak.

Partai oposisi Candle Light Party tidak mengikuti pemilu karena dianulir oleh komisi pemilihan, menyebabkan kritik lebih lanjut terhadap legitimasi pemilu. Hun Sen sendiri telah dituduh oleh para aktivis mengancam saingannya dan menghasut kekerasan selama pemilu.

Hun Manet, putra sulung Hun Sen, telah diindikasikan sebagai penerus kepemimpinan di Kamboja setelah sang ayah berkuasa selama 38 tahun. Namun, belum ada informasi yang jelas tentang visi politiknya untuk negara dan rakyat Kamboja.

Kritik juga ditujukan kepada ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang didorong untuk berperan dalam memastikan penghentian pengekangan terhadap sipil, termasuk partai oposisi, boikot warga, dan penutupan media di Kamboja. Namun, ASEAN telah lama mengutamakan prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara-negara anggotanya, sehingga tanggapan terhadap isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di Kamboja dan sebelumnya di Myanmar telah menuai kritik.

Beberapa pihak berpendapat bahwa transisi kekuasaan di Kamboja mungkin akan terjadi dalam jangka menengah, yang dapat memberi Hun Manet kesempatan untuk mendapatkan legitimasi dengan publik dan elit politik. Selain itu, fokus utamanya adalah bagaimana ia akan mengelola hubungan dengan Cina dan Amerika Serikat. Amerika Serikat telah menyerukan Kamboja untuk memulihkan demokrasi multi-partai, mengakhiri tindakan politik, dan memberi kebebasan kepada media independen.

Kondisi politik di Kamboja ini terus menarik perhatian dunia internasional dan memicu reaksi dari berbagai pihak yang memperhatikan situasi hak asasi manusia dan demokrasi di negara tersebut.

(tia)