JagatBisnis.com – Kasus penggelapan uang wajib pajak kendaraan senilai Rp 2,5 miliar di Samsat Samosir UPT Pangururan semakin mengguncang wilayah tersebut. Salah satu pegawai honorer Dispenda Samosir, Edgar Tambunan alias Acong, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun, Acong masih dalam pengejaran polisi.
Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Tedy Marbun, mengonfirmasi bahwa Edgar Tambunan, yang dikenal dengan nama Acong, merupakan tersangka dalam kasus penggelapan pajak tersebut. Pihak kepolisian saat ini sedang melakukan upaya pengejaran untuk menangkap Acong yang saat ini melarikan diri.
“Tersangka sementara ini adalah saudara Acong, atau Edgard Tambunan. Saat ini dia masih buron,” ungkap Tedy pada konferensi pers yang dilakukan pada Senin, 12 Juni.
Tedy juga menjelaskan bahwa pihak kepolisian menghadapi kendala dalam mencari Acong. Upaya melacak melalui media sosial seperti Facebook juga tidak membuahkan hasil karena Acong menolak permintaan pertemanan. Namun, pihak kepolisian tetap berupaya untuk menemukan keberadaannya.
Tedy menyatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap pengembangan, dan kemungkinan besar akan melibatkan lebih banyak tersangka di masa depan. Pihak berwenang mencurigai adanya keterlibatan tiga pegawai honorer lainnya yang bekerja di Samosir.
Perlu dicatat bahwa kasus penggelapan pajak ini juga melibatkan Bripka Arfan Saragih, seorang polisi di Samsat Samosir UPT Pangururan, Sumatera Utara. Arfan terjerat dalam kasus ini bersama empat pegawai honorer Bapenda. Sayangnya, pada tanggal 6 Februari 2023, Arfan tewas dalam keadaan yang belum jelas.
Arfan sebelumnya telah berjanji untuk membongkar kasus penggelapan ini sebelum kematiannya. Namun, dengan tersangka tambahan yang baru ditetapkan, polisi masih terus mengusut kasus ini untuk mengungkap seluruh kebenarannya.
Kasus ini telah menarik perhatian publik karena melibatkan pegawai pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pajak wajib kendaraan. Kejadian ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pajak dan menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum.
(tia)
