JagatBisnis.com – Penyebutan sebuah nama juga merupakan suatu do’a, jadi buatlah nama itu indah, sopan, gampang diucap dan diingat jangan membuat nama yang buruk baik arti maupun makna karena secara hukum pun akan berpengaruh seperti catatan nama seseorang di Disdukcapil.
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama dalam Dokumen Kependudukan.
Disebutkan dalam peraturan tersebut, syarat-syaratnya adalah nama harus sopan, minimal dua kata, maksimal 60 digit huruf termasuk spasi,” kata Ani Setyaningsih, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember.
Adapun hal-hal yang tertuang dalam Permendagri Pasal 4 ayat (2) ialah:
a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir
b. Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi
Serta nama itu tidak boleh Satu Kata, Berikut ini Bunyi Aturan Nama dari Mendagri Tito Karnavian
Adapun hal-hal yang tertuang dalam Permendagri Pasal 4 ayat (2) ialah:
a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir
b. Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi
Apakah nama memang harus terdiri dari dua kata? merujuk lewat aturan Permendagri dalam pencatatan kependudukan, masyarakat khususnya para orang tua dapat memberikan nama yang terdiri dari dua suku kata bagi anaknya. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh memastikan banyak manfaat yang akan diperoleh anak dengan nama yang terdiri dari dua suku kata dalam dokumen kependudukannya.
Zudan mengatakan dalam pelayanan publik seperti pendaftaran sekolah, anak akan dimudahkan. “Ketika si anak diminta guru menyebutkan namanya, dalam pembuatan ijazah, paspor dan lain sebagainya,” kata Zudan dalam keterangan tertulis.
Alasan nama minimal dua suku kata, dijelaskan Zudan agar para orang tua dapat lebih dini memikirkan tentang masa depan anak-anaknya. Karena apabila suatu saat anak bersekolah ke luar negeri, maka pembuatan paspor minimal harus mempunyai dua suku kata. “Dan nama ini harus selaras dengan pelayanan publik lainnya,” kata dia.
Zudan menekankan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan harus sesuai dengan prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. “Aturan lain syaratnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 karakter termasuk spasi dan nama paling sedikit dua kata,” katanya. (den)
