JagatBisnis.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) rujukan semua progam pemerintah. Program tersebut meliputi kesehatan, sampai kebutuhan rumah tangga seperti listrik. Sehingga pembiayaannya dapat di-Cover.
“Jadi, orang miskin biar pakai data di DTKS saja, sambil daerah juga terus memelihara datanya. Tapi kita pakai satu data itu. Makanya, kami meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mengatur mekanismenya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan di Jakarta dikutip Sabtu (14/1/2023).
Dia menjelaskan, pihaknya memiliki strategi untuk menyempurnakan DTKS. Sehingga, penyaluran bisa lebih tepat sasaran.
“Kalau DTKS sempurna, pasti tidak ada satu dua itu pasti ada. Tapi sekali lagi, perbaikan DTKS itu tanggung jawab pemerintah daerah. Kemensos dapat data disumbang dari pemerintah daerah yang di-update,” pungkasnya. (*/esa)
