JagatBisnis.com – Laporan pajak mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akhirnya dirilis ke publik sehingga mengakhiri upaya sengit selama enam tahun untuk mengetahui keuangannya.
Laporan tersebut mencatat pajak yang dibayarkan Trump sepanjang 2015 hingga 2020, termasuk ketika Trump mencalonkan diri sebagai presiden hingga dia berada di Gedung Putih.
Berkas-berkas itu merinci berbagai entitas yang digunakan Trump untuk membayar pajak, termasuk perusahaan induk dan pendapatan pribadi.
BBC sedang meninjau dokumen tersebut.
Menanggapi laporan pajak setebal ribuan halaman pada Jumat (30/12), kubu Trump memperingatkan bahwa pengungkapan tersebut akan menyebabkan perpecahan politik AS menjadi “jauh lebih buruk”.
“Demokrat seharusnya tidak pernah melakukannya, Mahkamah Agung seharusnya tidak pernah menyetujuinya, dan itu akan menyebabkan hal-hal yang mengerikan bagi banyak orang,” sebut pernyataan pihak Trump.
Sejak masuk ke dunia politik, para kritikus tertarik untuk mengetahui kekayaan Trump yang sebenarnya – mengingat dia selalu menegaskan kepada khalayak umum bahwa kesuksesan bisnisnya membuat dirinya sebagai pilihan terbaik untuk memimpin negara.
Namun, Trump berulang kali menolak mentah-mentah mengungkap laporan pajaknya.
Partai Demokrat, yang mengendalikan Dewan Perwakilan Rakyat dan memastikan laporan pajak Trump diungkap, berpendapat bahwa perilisan dokumen itu adalah tindakan pengawasan yang perlu.
Don Beyer, selaku anggota DPR dari Partai Demokrat sekaligus anggota Komite DPR yang merilis dokumen tersebut, mengatakan pada hari Jumat bahwa Trump “menyalahgunakan kekuasaan jabatannya untuk memblokir transparansi dasar tentang keuangannya dan konflik kepentingan yang tidak pernah dilakukan oleh presiden sejak Nixon. ”
Komite tersebut juga menemukan bahwa Internal Revenue Service – lembaga federal AS yang ditugasi mengumpulkan pajak – gagal mengaudit Trump selama dua tahun pertama menjabat presiden. IRS baru mulai melakukannya setelah proses pengawasan Kongres dimulai pada 2019. (tia)
