JagatBisnis.com – Pemerintah bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI telah memperhitungkan besaran biaya yang diperlukan untuk memberhentikan (early retirement) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Dari diskusi PT SMI dengan Kementerian ESDM dan pemangku kepentingan lainnya, dibutuhkan biaya untuk pensiun dini PLTU dengan kapasitas 1 giga watt sebesar USD400-USD450 juta atau Rp6 triliun hingga Rp6,75 triliun.
“Jumlah yang sudah kami diskusikan selama ini, 1 giga watt pensiun dini membutuhkan sebanyak USD400-450 juta. Angkanya sekitar itu. Jumlah tersebut belum angka pasti sehingga masih bisa berserk dinamis. Karena, besaran kebutuhan dana untuk mempensiundinikan PLTU itu tergantung nilai PLTU itu sendiri,” kata Director of Financing and Investment PT SMI, Sylvi Gani, Selasa (11/10/2022).
Sementara itu, Deputi Direktur for Electric Business Services Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Gigih Udi Utomo, belum mau mengungkap besaran dana yang dibutuhkan untuk mempensiundinikan PLTU.
“Saat ini kami belum bisa mengungkapkan angkanya. Karena kami belum bisa sepakat dengan angka yang disebutkan tadi,” tegas Gigih.
President Pembangkitan dan Eenergi Baru dan Terbarukan PT PLN (Persero) Herry Nugraha menambahkan, secara umum besaran pendanaan yang dibutuhkan PLN untuk pensiun dini itu, termasuk untuk pengembangan dan operasi sistem pembangkitan tersebar (distributed generation) maupun Carbon Capture, Utilizaton, and Storage (CCUS) adalah sebesar USD700 miliar. Jumlah itu, khusus untuk PLTU milik PLN saja.
“Untuk financing konteksnya termasuk generation transmision dan distribusi expansion serta CCUS tadi itu mencapai USD700 billion untuk semua PLN,” pungkasnya. (*/eva)
