JagatBisnis.com – Politik tidak kenal batas waktu. Belum sepekan berpulangnya Tjahjo Kumolo, mulai muncul spekulasi siapa yang bakal menjabat Menpan RB definitif. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Gubernur Sulut Olly Dondokambey hingga Komut Pertamina Basuki Tjahja Purnama (Ahok) muncul menjadi kandidat.
Pengamat politik, Emrus Sihombing, menilai Hasto merupakan figur yang layak masuk kabinet. Alasannya Hasto sudah terbukti menguasai organisasi dan administratif. “Keduanya sama-sama administratur dan penggerak ulung berjalannya roda organisasi,” kata Emrus, di Jakarta, Minggu (3/7/2022).
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa meyakini kursi Menpan RB bakal ditempati politisi PDIP. Pengisian kursi Menpan RB yang sekarang diduduki Menko Polhukam Mahfud MD selaku menteri ad interim tidak sampai merombak kabinet dalam arti rotasi.
Dia menilai figur seperti Ahok berpeluang menjabat Menpan RB. Terpidana perkara penistaan agama itu dianggap memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan dan pernah menjadi anggota Komisi II DPR.
“Saya kira ini menjadi pilihan yang tepat juga bagi Jokowi untuk menempatan Ahok sebagai calon Menpan RB,” kata dia.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin juga memiliki pandangan serupa. Jagoan PDIP bakal diplot jadi suksesor Tjahjo. Nama-nama seperti Hasto, Olly Dondokambey hingga Eriko Sotarduga memiliki peluang, asalkan mendapat restu dari Ketum Megawati Soekarnoputri.
“PDIP tergantung Bu Mega. Jokowi tidak bisa menentukan,” ujar dia.
Secara terpisah, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memastikan partai belum mengusulkan nama pengganti Tjahjo. Dia menegaskan PDIP masih dalam suasana duka dan menyerahkan sepenuhnya pengganti Tjahjo kepada Presiden Jokowi.
“Kita masih dalam suasana duka,” kata Djarot.
Sementara Stafsus Sesneg, Faldo Maldini memastikan Presiden Jokowi segera mencari pengganti Tjahjo secepatnya. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang juga anggota Fraksi PKS di DPR meminta pengganti Tjahjo diputuskan tidak lebih dari sebulan karena agenda reformasi birokrasi masuk prioritas Jokowi.
“Hak Pak Jokowi untuk menyegerakan atau menunda satu bulan kedepan. Tapi jangan lebih dari satu bulan,” kata anggota Komisi II DPR itu. (pia)
