JagatBisnis.com – Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menyesalkan beredarnya isu pencairan dana triliunan rupiah yang diberikan perbankan untuk industri batu bara tanpa agunan atau agunannya tidak sepadan dengan pinjaman. Jumlah pendanaan mencapai Rp89 triliun itu diduga turut didanai oleh Bank BUMN.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati mengungkapkan, seharusnya bank sebagai pemberi pinjaman tetap mengukur kelayakan kredit calon debitur dengan prinsip 6C, yakni Character, Capacity/Cashflow, Capital, Conditions, Collateral dan Constraint. Apabila kabar itu benar terjadi tentu bertentangan dengan harus adanya prinsip Collateral (agunan).
“Agunan ini sangat penting sebagai second way-out, jika debitur melakukan wanprestasi dan secara psikologis menjadi pengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kreditnya. Apabila perbankan memberikan pinjaman “dengan” atau “tanpa” agunan, maka hal ini harus diatur dengan jelas dalam aturan internal bank,” kata Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (28/5/2022).
Dia menjelaskan, tekait kekhawatiran sebagian pihak akan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kredit macet, apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau aturan, maka hal ini bisa dikenakan beberapa pasal baik aturan Perbankan, OJK maupun aturan lainnya. Belum lagi apabila terjadi kredit macet yang merugikan keuangan negara karena kabar ini terkait dengan salah satu BUMN, maka sudah tersedia perangkat hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikannya.
“Adapun terkait dengan dampak lingkungan, kami mendorong agar perbankan di tanah air turut mendukung energi baru terbarukan. Saya sendiri termasuk yang mendukung semangat penggunaan sumber daya terbarukan karena seharusnya potensi ini bisa dimanfaatkan sepanjang masa melihat jumlahnya yang melimpah,” tutup Anis. (eva)
