JagatBisnis.com – Menteri BUMN Erick Thohir secara terang-terangan berani menyebutkan dana pensiun BUMN merupakan sarang korupsi bagi oknum pengelola investasi. Karena terlalu banyak dana pensiun sehingga banyak tagihan dana pensiunan tak dapat dibayarkan. Demikianlah dikatakan Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (2/12/2021).
Menurutnya, banyak pengelola dana pensiunan yang menyalahgunakan investasi dana pensiun atau membuat produk asuransi baru yang menawarkan untung besar. Tapi tagihannya tidak berdasarkan return yang sesuai.
“Permasalahan di sektor asuransi BUMN merupakan bom waktu yang akan meledak apabila tidak segera dibenahi. Oleh karena itu, salah satu fokus Kementerian BUMN di tahun depan adalah menyelesaikan polemik tersebut. Tahun 2022 salah satunya memang pembenahan dana pensiun secara menyeluruh. Karena ini bom waktu yang kami lihat sudah 1,5 tahun,” beber dia.
Dia mengaku, menemukan kendala membersihkan pengelolaan dana pensiun BUMN. Karena secara hukum pengelola dana pensiun punya kekuasaan penuh dan jika ada kekurangan dana, maka pendiri yang harus top up atau isi ulang dananya.
“Jadi, sudah jelas, kalau si pengelola mendapat kekuasaan penuh tapi pendiri harus top up kalau ada kekurangan. Salah kelola dana asuransi dan dana pensiun bukan hal baru, usai gagal bayar yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero) menyusul kasus dugaan korupsi dan pencucian uang,” ujarnya.
Dia menjelaskan, sempat mengaku trauma dengan kasus salah investasi yang mengakibatkan gagal bayar perusahaan asuransi BUMN. Berkaca dari kejadian Jiwasraya tersebut, pihaknya berencana mengkonsolidasikan dana pensiun BUMN.
“Rencana itu sudah saya lontarkan pada Juli 2020 lalu, namun hingga saat janji itu belum terealisasi. Saya tidak mau kejadian Jiwasraya terulang di dana pensiun BUMN, kami coba konsolidasi dana pensiun itu,” tutup Erick. (*/esa)
