JagatBisnis.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo bergerak cepat mengidentifikasi adanya aparatur sipil negara (ASN) yang menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Dari hasil verifikasi ditemukan ada 26 ASN yang terindikasi menerima bansos. Namun setelah di validasi kembali ternyata hanya ada 18 ASN yang tercatat menerima bansos dari Kemensos.
“Dari rilisan Kemensos 26 orang, setelah kita ditelusuri dengan Dispendukcapil dan BKPSDM ternyata yang 8 orang bukan ASN. Jadi hanya 18 ASN yang selama ini menerima bansos,”Kepala Dinsos Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Supriyadi saat ditemui awak media di kantornya, Jumat (26/11/2021).
Dia menjelaskan, hasil penelusuran tersebut sudah dilaporkan ke Kemnsos untuk segera ditindaklanjuti.
Supriyadi menyebut 18 orang penerima bansos itu sudah tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) dari Kemensos sebelum mereka menjadi ASN. Namun diakuinya, setelah menjadi ASN, 18 orang tersebut tidak melapor kembali.
“Sampai ada rilis Kemensos, belum ada pemberitahuan dari desa atau yang bersangkutan,” katanya.
Dia mengatakan, ASN yang menjadi KPM itu bervariasi, ada yang sejak tahun 2014, ada juga pada tahun 2017. Kebanyak mereka mendapatkan bansos jenis bantuan pangan non tunai (BPNT). Ada juga dua orang yang mendapatkan BPNT dan program keluarga harapan (PKH).
“Mayoritas mendapatkan BPNT. Namun, dari 18 ASN itu, ada 2 orang yang menerima BPNT dan PKH,” katanya.
Untuk 2 ASN penerima PKH ini sudah mulai proses graduasi. Sementara untuk penerima BPNT masih ditindaklanjuti oleh Kemensos. Nantinya bakal diminta kartu keluarga sejahtera(KKS) milik para ASN tersebut.
“Kalau KKS-nya diambil, mereka tidak bisa bertransaksi. Penerimaan bansos terakhir untuk ASN ini pada bulan September lalu,” pungkasnya. (pia)
