JagatBisnis.com – Wacana reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampaknya akan menyasar para menteri yang bukan kader dari partai politik. Ini dilakukan agar soliditasi antar parpol koalisi pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin tetap terjaga hingga 2024.
“Karena itu kan secara politik akan mengganggu partai-partai, terutama misalnya kalau reshuffle itu dilakukan kepada menteri partai. Karena kan partai kan lagi konsolidasi untuk pilpres dan pileg, kalau ada reshuffle tentu dari sisi parpolnya akan goyang juga,” ujar Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes pada Senin (8/11/2021).
Dia mengatakan, reshuffle ini dilakukan Jokowi untuk memaksimalkan kinerjanya selama dua tahun kedepan karena masih banyak program yang belum terlaksana karena pandemi COVID-19.
“Tentu untuk menteri yang kinerjanya di bawah rata-rata, biasa-biasa saja, performasnya biasa saja, pencapaiannya tidak ada yang spesial, itu terlepasn dari partai atau tidak. Kalau performanya di bawah rata-rata itu tidak akan aman. Kedua menteri-menteri non partai yang tidak punya support politik, bisa dari partai, ormas,” katanya.
Arya menduga Presiden Jokowi dalam wacana reshuffle kali ini akan memprioritaskan untuk diganti atau digeser menteri non parpol. Hal ini juga untuk menghindari kegaduhan politik dan gejolak dari koalisi pemerintah. Meski begitu, Arya enggan menyebut kementerian mana saja yang kinerjanya di bawah rata-rata dan rawan di reshuffle.
“Jadi bisa saja reshuffle kali ini akan ada beberapa pos yang akan digeser atau mungkin diganti,” katanya.
Seperti diketahui, beberapa pos kementerian yang diisi buka berasal dari kader parpol. Berikut beberapa menteri non-parpol:
1. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD (Mantan Ketua MK)
2. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (TNI)
3. Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendy (Akademisi)
4. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (Mantan Kapolri)
5. Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi (Birokrat)
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil (Pengusaha)
7. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono (Pengusaha)
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif (Pengusaha)
9. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (Bankir)
10. Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Ekonom)
11. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono (Birokrat)
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim (Pengusaha)
13. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (Pengusaha).
14. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia (pengusaha)
15. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno (Akademisi)
16. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki (Aktivis)
17. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Atlet)
18. Menteri BUMN, Erick Thohir (Pengusaha)
19. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko (Mantan Panglima TNI).
