JagatBisnis.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta pemerintah menjelaskan kepastian jadwal keberangkatan umrah kepala masyarakat. Hal ini untuk menghindari keraguan bagi masyarakat yang sudah membayar. Karena hampir tiga pekan sejak Menteri Luar Negeri mengumumkan nota diplomatik Kerajaan Arab Saudi soal umrah, kepastian pemberangkatan belum juga terwujud.
“Perlu disampaikan kepada masyarakat jadwal keberangkatan bagi Mereka yang sudah membayar agar tidak menimbulkan keresahan,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/10/2021).
Bamsoet meminta Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk segera merampungkan dan menyampaikan aturan teknis penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19 ini.
“Khususnya yang terkait dengan vaksin boster hingga aturan karantina yang berlaku di Arab Saudi. Oleh kereta itu, komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk terus mengupayakan penyelenggaraan ibadah umrah dapat dilaksanakan sesegera mungkin, dengan melakukan diplomasi serta komunikasi yang baik dengan pihak Saudi,” terangnya.
Sebelumnya., Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama telah menyiapkan skema satu pintu bagi jemaah Indonesia yang akan melaksanakan ibadah umrah. Skema itu, sebagai cara penerapan protokol kesehatan sebelum keberangkatan di masa pandemi saat izin dari Saudi sudah diberikan untuk Indonesia.
“Umrah akan dicoba satu pintu dan akan menggunakan Asrama Haji. Wacana satu pintu ini dimana aturan kesehatan protapnya sebelum berangkat harus ada karantina, jadi umrah rasa haji,” katanya beberapa waktu lalu. (*/esa)
