MenKopUKM Siap Penuhi Tuntutan Asosiasi UMKM agar Usaha Terus Bergerak

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

JagatBisnis.com – Sebagai tindak lanjut dari audiensi 16 perwakilan Asosiasi Paguyuban dan Pedagang Indonesia dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/9/2021) lalu di Istana Negara, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menggelar pertemuan dan dialog dengan Asosiasi dan Paguyuban Pedagang Indonesia.

MenKopUKM Teten Masduki mengungkapkan, UMKM harus bertahan, harus bangkit, dan harus tumbuh usahanya walaupun di tengah tantangan pandemi Covid-19. Hal itu karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, mengingat 99 persen masyarakat Indonesia adalah pelaku UMKM.

“Banyak masukan dari teman-teman asosiasi, seperti pelonggaran usaha dengan mengikuti level PPKM, membutuhkan tambahan modal, kemudahan untuk mengakses pembiayaan, terkait legalisasi, pengurusan NIB di OSS, digitalisasi, supply bahan baku, dan lainnya,” kata Teten
dalam pertemuan dengan Asosiasi UMKM di Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Baca Juga :   MenKopUKM: PON XX Papua Menggerakkan Ekonomi UMKM Lokal

Menurutnya, dialog dengan para asosiasi UMKM ini sangat bagus, terlebih di masa PPKM ini, pemerintah harus memahami problem yang dihadapi para pelaku UMKM. Karena ditengah pandemi, ekonomi lesu, pelaku UMKM inilah sebagai penggeraknya.

Baca Juga :   Kontribusi UMKM Terhadap PDB Sangat Besar

“Jika usaha besar bisa menunda investasi. Tapi UMKM tidak bisa menunda ekspansi bisnis, mereka dinamisator, penggerak ekonomi ketika sulit. Oleh karena itu, tuntutan mereka supaya tetap dapat menggerakkan ekonomi, akses pembiayaan, akses pasar, dan pendampingan, layak kita penuhi. Kalau tidak, ekonomi kita bisa melemah,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Paguyuban Pengusaha Warteg dan Pedagang Kaki Lima Jakarta dan sekitarnya, Puji Hartoyo
menambahkan, pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah dalam melakukan pendampingan untuk para UMKM khususnya pelaku Warteg dan PKL dengan memberikan pelatihan digitalisasi.

Baca Juga :   MenKopUKM: Pengelolaan SDA Secara Berkeadilan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

“Kami sudah melakukan berbagai pendampingan dan pelatihan, salah satunya dengan Grab. Dari sini diharapkan kami bisa masuk ke dalam LKPP Karena target dari presiden 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk UMKM,” pungkas Hartoyo. (eva)

MIXADVERT JASAPRO