DPR: Vaksin Tidak Pantas Dikomersilkan di Tengah Pandemi

Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati

JagatBisnis.com – Pemerintah Indonesia berencana menerapkan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga di awal tahun. Hal itu dilakukan karena adanya temuan efikasi (tingkat kemanjuran) vaksin Covid-19 menurun ketika dihadapkan dengan varian-varian baru yang bermunculan. Padahal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengecam pemberian vaksin dosis ketiga vaksin (booster) Covid-19. Karena tidak cukup bukti ilmiah yang diperlukan.

Namun yang menjadi sorotan saat ini, terkait pembiayaan vaksin booster akan diambil dari dua sumber. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang golongan penerima bantuan iuran (PBI) akan dibiayai negara. Sedangkan, golongan masyarakat non PBI, biaya ditanggung oleh masyarakat sendiri.

Menanggapi vaksinasi Covid-19 berbayar, anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengungkapkan, dengan adanya vaksinasi berbayar menunjukkan cara penanganan pandemi yang kurang memahami kondisi masyarakat. Seharusnya, saat status pandemi belum berubah vaksin tidak boleh berbayar. Karena vaksin adalah barang publik. Apalagi, di saat ekonomi rakyat sedang tertekan akibat pandemi.

Baca Juga :   Pemerintah Targetkan Vaksinasi 60 Ribu untuk Pekerja Seni

“Mengkomersilkan vaksin saat situasi pandemi Covid-19 yang merupakan bencana nasional tidak memiliki dasar. Jualan di tengah pengendalian wabah, secara etika ini tidak pantas”, tegas Anis yang juga Wakil Ketua BAKN DPR RI ini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Baca Juga :   Kenali Reaksi dan Efek Samping Usai Mendapat Vaksinasi COVID-19

Menurut dia, seharusnya pemerintah segera fokus menyelesaikan produksi vaksin secara mandiri. Selain itu percepatan uji coba produksi vaksin buatan dalam negeri harus segera diselesaikan demi menghadapi ketimpangan vaksinasi Covid-19 jangka panjang.

Baca Juga :   Vaksinasi Booster di Tanah Air Dipercepat hingga Tingkat RW

“Karena selama ini fokus pemerintah kepada vaksin tidak berimbang dengan strategi dasar testing, tracing dan treatment (3T) yang menjadikan PPKM selama ini kurang efektif. Apalagi, PPKM selalu diperpanjang meskipun kasus positif turun namun angka kematian meningkat ini bukti 3T tidak maksimal. Selain itu varian Covid-19 juga terus bertambah sehingga vaksin yang dikebut menjadi tertinggal terus”, pungkas Anis. (eva)

MIXADVERT JASAPRO