JagatBisnis.com – Badan Pengecekan Finansial memublikasikan puluhan aparatur awam negeri( ASN) di area Penguasa Kabupaten Jayapura, Papua, yang sudah pindah kewajiban masih menyambut bantuan Pemasukan Bersyarat( TPB) dari Pemkab setempat.
“ Terdapat 58 orang ASN kita sudah pindah kewajiban ke wilayah lain tetapi bantuan pemasukan bersyarat masih tetap dibayarkan. Pada perihal mereka juga sudah 48 hari lebih tak muncul kantor ataupun jalankan kewajiban di masing- masing OPD,” tutur Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura, Meyer Suebu, Kamis, 3 Juni 2021.
Meyer Suebu mengatakan perihal itu diketahui setelah Pemkab Jayapura menyambut Informasi Hasil Pengecekan( LHP) Badan Pengecekan Finansial Perwakilan Provinsi Papua, pada Jumat, 28 Mei 2021, di BPK Perwakilan Papua di Jayapura.
Terkait penemuan BPK itu, tutur Meyer, instansinya juga sudah melayangkan pesan ke masing- masing OPD sesuai saran yang diserahkan oleh BPK. Sejumlah ASN yang tidak masuk lebih dari 48 hari dan sudah menyambut anggaran TPB itu, dalam durasi 60 hari wajib dikembalikan.
“ Jadi dalam 60 hari kita wajib menyelesaikannya. Bahkan bupati sudah menginstruksikan anggaran TPB itu ditarik kembali seusai saran BPK. Anggaran TPB yang mereka dapat ini bermacam- macam terdapat yang Rp1. 000. 000, dan ratusan ribu rupiah, keseluruhan seluruh Rp40 juta,” ucapnya.
Lanjut ia, pada saat BPK melakukan pengecekan, sejumlah OPD itu sudah dipanggil untuk memberikan uraian dimana beberapa ASN yang tidak masuk kantor itu beberapa sudah dilantik ditempat lain dan terdapat yang sakit.
“ Jika diamati dari absensi mereka tak sempat masuk kantor, tetapi terap dapat TPB. Sepatutnya pembayarannya diamati sesuai dengan metode, dan mereka seharusnya ditegur,” tuturnya.
Beliau akan mendesak setiap OPD supaya ASN ini maksimal melakukan kegiatan karena mereka ialah peninggalan Negeri untuk mendukung penerapan penguasa ataupun memberikan layanan pada warga.(ser)
