JagatBisnis.com – Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah sudah mencapai Rp6.527,29 triliun per April 2021. Dengan jumlah tersebut, maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18 persen terhadap PDB. Dengan kondisi utang tersebut, keadaan ekonomi Indonesia tidak bisa dikatakan aman.
Demikianlah dikatakan anggota Komisi XI DPR RI, Fraksi PKS, Anis Byarwati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (2/6/2021). Menurutnya, Debt to GDP ratio melonjak, dari 30 persen menjadi 41 persen atau meningkat lebih dari 10 persen dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kondisi ini jugq diperparah dengan defisit primary balance yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir.
“Apalagi, tak ratio Indonesia selama 5 tahun terakhir jauh dari optimal, bahkan di bawah 10 persen. Sehingga menjadi penyebab lebarnya jurang defisit dan memperparah kondisi utang Pemerintah,” ungkap Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.
Dia menjelaskan, ketika utang negara semakin banyak, APBN akan semakin terbebani untuk pembayaran bunga utang. Setiap tahun, lebih dari Rp250 triliun APBN dialokasikan untuk pembayaran bunga utang. Angka tersebut bahkan jauh di atas angka subsidi energi ataupun bantuan sosial.
“Sebenarnya, problematika utang negara ini dimulai dari perencanaan anggaran dan kebijakan fiskal yang buruk sejak tahun 2014. Target pertumbuhan yang tidak realistis pada RPJMN 2014-2019 menyebabkan target pajak yang tinggi, sehingga berakibat pada shortfall perpajakan,” paparnya.
Menurut Anis, supaya utang tidak naik terus, tentu harus ada upaya untuk menguranginya. Oleh sebab itu, diharapkan, pemerintah melakukan perbaikan dari perencanaan dan kebijakan fiskal dengan menjaga kebijakan fiskal serta defisit APBN. Sehingga keberhasilannya tidak terlepas dari pengelolaan utang secara profesional dan selalu dilakukan secara prudent. (eva)
