JagatBisnis.com – Penguasa Filipina mendapatkan kecaman dari khalayak karena tidak memberikan akses kepada industri tembakau, susu, gula, minuman enteng, dan alkohol untuk mendapatkan vaksin COVID- 19 untuk para karyawannya.
Kecaman itu disebabkan ketentuan yang dikeluarkan Unit Kesehatan Filipina yang dikecualikan pegawai sejumlah pabrik untuk mendapatkan vaksin yang diimpor penguasa.
Perwakilan dari Marikina, Stella Luz Quimbo, melaporkan konsep ketentuan yang kontroversial itu didasarkan pada ketentuan berupa Pesan Brosur Memo Unit Kesehatan bersama Komisi Layanan Awam yang dikeluarkan Sekretaris Kesehatan, Francisco Duque, pada 2010 dahulu. Saat itu, Duque berprofesi sebagai Kepala Komisi Layanan Awam pada 2010 dahulu. Isi dari pesan brosur itu mencegah administratur penguasa dan pegawai berhubungan dengan pabrik tembakau dan sejumlah pabrik yang lain.
Unit Kesehatan dan Komisi Layanan Awam menghasilkan pesan brosur itu setelah menyambut sumbangan megah dari Bloomberg Initiative.” Kebijaksanaan yang diusulkan merupakan menghindari industri yang dianggap ikut serta dalam kegiatan yang berlawanan dengan kesehatan warga, alhasil memantulkan kesalahpahaman para pendukung amanat kesehatan warga dari Unit Kesehatan selama endemi,” tutur Quimbo dalam statment resminya semacam diambil dari manilastandard. net, Jumat, 22 Mei 2021.
Kecaman pula disuarakan oleh Delegasi Pimpinan Badan Perwakilan Orang Filipina, Bernadette Herrera. Baginya, pegawai industri- industri itu memiliki hak untuk mendapatkan vaksin.” Kenapa Kamu mendiskriminasi industri ini dan pegawai mereka? Bukankah mereka memiliki hak untuk divaksinasi? Mereka pula masyarakat negeri Filipina,” ucap Herrera.” Perusahaan- perusahaan ini berupaya menawarkan solusi dan melindungi pegawai mereka dan amanah mereka yang merupakan orang Filipina.”
Senator Imee Marcos memperhitungkan kebijaksanaan Unit Kesehatan amat kejam. Kebijaksanaan itu malah membatasi usaha penguasa dalam melaksanakan program vaksin.” Kita akan melihat penghapusan keseluruhan 50% donasi vaksin oleh perusahaan- perusahaan besar ini. Donasi yang diatur dalam akad tripartit, antara entitas swasta, produsen vaksin, dan penguasa,” tuturnya.
” Ketentuan administratif itu betul- betul berlawanan dengan tanggung jawab bersama dan kerja sama yang telah diupayakan dari zona swasta dan badan lain melalui Rencana Penyebaran dan Vaksinasi Nasional Filipina untuk Covid- 19,” Marcos menambahkan.
Kepala negara Badan legislatif Vicente Sotto III mengecam akan memotong anggaran Unit Kesehatan jika tetap mempraktikkan kebijaksanaan itu. Sotto menerangkan kalau kongres memiliki kewenangan untuk menata anggaran unit.
” Banyak orang kita menginginkan seluruh dorongan yang mereka dapat miliki, tetapi mereka membendungnya dengan kebijaksanaan yang tidak masuk ide itu?” ucapnya.
Atasan Minoritas Badan legislatif, Franklin Drilon, menimpali ia amat tersendat dengan coret- coretan ketentuan Unit Kesehatan. Bagi ia, kebijaksanaan itu amat eksklusif dan tidak bisa diperoleh dengan cara akhlak.” Siapa yang memerankan Tuhan di mari? Bantu menyudahi berbohong jadi Tuhan. Ini bukan waktunya untuk politik dan skedul individualistis. Ialah tanggung jawab akhlak kita untuk memberikan vaksin,” tutur Drilon.(ser)
