jagatbisnis.com – Federasi Pertekstilan Indonesia( API) memperhitungkan banjirnya impor garmen di Indonesia diakibatkan oleh akad kegiatan serupa perdagangan dengan sebagian negara. Sehingga, penguasa Indonesia dianggap kurang mencermati situasi industri dalam negara.
Bagi Ketua Biasa Federasi Pertekstilan Indonesia( API) Jemmy Kartiwa, Indonesia wajib hati- hati jika mengutip kebijaksanaan perdagangan dengan negara lain seperti Cina, India, Bangladesh, dan Vietnam.
” Akad bisnis kita wajib hati- hati seperti Cina, India, Pakistan dan Bangladesh karena mereka kokoh di garmen, kita dahulu terdapat dialog partial trade agreement dengan Bangladesh kita keberatan HS code garment terdapat di akad bisnis, karena kita buka ini dapat banjiri impor dari mereka,” tuturnya saat kegiatan Webinar Core Indonesia, Jakarta, Rabu( 20/ 1/ 2021).
Ia mengatakan sebagian kebijaksanaan perdagangan tampaknya justru membuat Indonesia kebanjiran impor benda jadi yang sangat pengaruhi keberlangsungan industri garmen dalam negara.
Tidak hanya itu, tuturnya, dengan cara persaingan industri garmen, Indonesia masih takluk dengan negara kompetitor. Walhasil, bahaya impor garmen ekonomis gempar terjadi jika terdapat akad bisnis.
” Salah satu faktor yang membuat produk impor lebih ekonomis yakni berbagai sarana dan keringanan yang diserahkan untuk industri TPT di luar negara sebagai prioritas,” tuturnya.
Misalnya saja Cina memberikan rebate fiskal ekspor sebesar 8 sampai 16 persen, dan diskon bayaran listrik untuk jam malam. Tidak hanya itu, negara seperti India dan Bangladesh pula memiliki sarana bea yang mencukupi dan standar dasar kualitas kotoran cair lebih enteng dibanding Indonesia.
” Indonesia bisa melakukan benchmarking kebijaksanaan dengan negara lain, dan menyamakannya supaya industri TPT dalam negara bisa sarana seragam,” ucapnya.
Tidak hanya itu, ia berambisi dalam kategorisasi Peraturan Penguasa( RPP) penerapan Nomor 11/ 2020 tentang Membuat Kegiatan spesialnya zona perdagangan supaya supaya melakukan pengawasan impor yang ketat.
” Kita pula menganjurkan penggunaan harus merek berbicara Indonesia untuk benda yang diperdagangkan Indonesia dan menaati SNI,” tuturnya. ( ser)
