jagatBisnis.com — Pemerintah resmi memulai program vaksinasi Covid-19 secara gratis pada Rabu, (13/01/2021). Presiden RI Joko Widodo menjadi orang pertama yang memulai sekaligus memperoleh suntikan dosis vaksin Covid-19. Namun, anggota Komisi IX DPR, Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning justru berpendapat, cairan yang disuntikan ke Presiden dan sejumlah tokoh lainnya bukan vaksin buatan Sinovac. Bahkan, politisi PDIP ini menolak dengan tegas disuntik vaksin.
Dugaan tersebut diungkapkan Ribka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Lanjutan Komisi IX DPR RI bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito dan Direktur Utama PT. Biofarma Honesti Basyir pada Selasa (12/01/2021).
“Bisa saja yang disuntikan ke Jokowi bukan Sinovac. Hal itu tidak ada yang tahu. Apalagi, Jokowi tidak bakal mengalami kesulitan. Apabila ditemukan masalah setelah suntikan itu. Karena Jokowi bersama tokoh lainnya dilengkapi fasilitas kesehatan masyarakat yang prima. Tapi, masyarakat yang di daerah,” terangnya.
Dia menjelaskan, sikap ini disampaikan bukan tanpa alasan. Diriya menolak dengan tegas tidak mau divaksin corona karena vaksin tersebut belum ada hasil uji klinis tahap III yang dilakukan Biofarma. Sehingga dikhawatirkan vaksin tersebut malah berdampak buruk bagi kesehatannya.
“Pemerintah tidak boleh melakukan pemaksaan. Karena saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa, pelanggaran HAM. Walau pun usia 63 tahun bisa divaksin, saya tetap tidak mau. Saya rela menerima hukuman atau sanksi dengan keputusannya tersebut. Misalnya, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta, mending saya bayar,” tegasnya.
Diungkapkan, penolakan itu berdasarkan pengalamannya saat menjabat Ketua Komisi IX. Saat itu, ada sejumlah vaksin yang ditemukan bermasalah dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Misalnya, vaksin polio untuk antipolio. Tapi ketika disuntikan, malah menjadikan anak di Sukabumi, Jawa Barat lumpuh layu.
“Selain itu, ada vaksi anti gajah. Ketika disuntikan mengakibatkan 12 orang di Majalaya, Jawa Barat meninggal. Justru, di Afrika dan India vaksin anti polio ini ditolak. Waktu saya menjadi ketua komisi, malah vaksin itu diterima dengan biaya masuk Rp1,3 triliun. Jadi, jangan main-main vaksin ini,” pungkasnya. (esa/*)
