jagatBisnis.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah memperbanyak tracing, testing dan treatment atau 3T. Hal itu menindaklanjuti adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.
Terkait tes PCR ini, Tito juga meminta bisa dilakukan di semua kabupaten didukung anggaran Kementerian Kesehatan. Usul ini sudah disampaikannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
“Testing ini kami sudah sampaikan kepada Pak Menkes sebaiknya semua kabupaten didukung dengan PCR, semua kabupaten seluruh Indonesia, 514, dukung PCR dengan anggaran dari Kemenkes,” kata Tito dalam keterangan resminya, Sabtu, 9 Januari 2020.
Menurut Tito, dengan tes PCR ini risikonya angka positif akan meningkat. “Tapi kita dapat angka yang real. Dengan dapat angka yang real, kita dapat membuat kebijakan penanganan dengan lebih tepat,” tambahnya.
Terkait tracing, mantan Kapolri ini juga mengusulkan adanya tim khusus yang bekerja untuk melakukan tracing dalam mencegah penularan COVID-19.
“Mengenai masalah tracing, tracing ini beberapa negara kami lihat mereka memiliki tim khusus, jadi tidak membebankan kepada petugas yang memiliki tugas yang lain, seperti tugas puskesmas, TNI/Polri. Itu hanya memberikan back up, tapi tim khusus yang dibuat khusus hanya untuk tracing,” ujar Tito.
Menurut Tito, tim khusus ini bahkan bisa menimbulkan tenaga kerja baru dari seperti lulusan SMA atau diploma. Mereka katanya bisa dilatih spesifik, dan setelah itu mereka diberikan bayaran ibaratnya gaji.
“Bahkan di beberapa negara diberikan insentif. Begitu mereka menemukan 10, menemukan 20 mereka mendapatkan insentif, tapi tentunya ada kriterianya Pak, ini tim tracing,” kata Tito.
Mendagri juga menyoroti soal masalah kerumunan orang yang kerap terjadi di daerah. Tito meminta agar dilihat mana kerumunan yang paling menyebabkan timbulnya penularan sehingga bisa dibuatkan regulasinya di tiap daerah.
“Dari situ bisa membuat kebijakan kerumunan mana yang perlu kita buat regulasi untuk dapat kita batasi. Misalnya demonstrasi ada regulasi khusus, mengenai masalah kegiatan keagamaan regulasinya khusus, dine in regulasinya khusus, nah ini yang kami lihat mungkin perlu di-break down oleh setiap daerah,” papar Tito. (ser)
