jagatBisnis.com – Sebuah foto dokumen berisi sejumlah nama pengurus Front Pembela Islam (FPI), tokoh afiliasi, simpatisan dan pihak atau organisasi kontra FPI di Nusa Tenggara Barat beredar luas di media sosial.
Data itu memuat nama tokoh-tokoh FPI di Lombok, pondok pesantren pendukung FPI, dan tokoh yang mendukung FPI. Data yang tertulis diklaim berasal dari Polda NTB itu memuat tokoh maupun pesantren yang berseberangan dengan FPI.
Sebaran data itu menimbulkan kegaduhan di media sosial. Bahkan beberapa LSM yang tercantum disebut mendukung FPI di data memprotes bocornya data yang diduga bersumber dari Polda NTB tersebut.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTB Kombes Pol Artanto mengatakan, data yang beredar dan menggunakan kop Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda NTB itu adalah hoaks.
“Jadi, itu hoaks. Sekali lagi, data yang beredar secara masif itu saya pastikan dan nyatakan sebagai data hoaks, bukan bersumber dari Dit Intelkam Polda NTB,” katanya, Kamis, 31 Desember 2020.
Tm Cyber Crime Polda NTB sedang mengusut siapa orang yang membuat data itu dan menggunakan kop Polda NTB. Dia mengingatkan, data serupa berpotensi memecah belah masyarakat, karena mencantumkan nama-nama tokoh FPI, pro FPI dan kontra FPI.
Ia meminta masyarakat NTB untuk tidak memercayaai data itu dan mengimbau agar selalu menjaga kondusivitas daerah. “Mari bersama kita menjaga kondusivitas wilayah NTB yang kita cintai ini, dengan bijak dalam memanfaatkan media sosial. Jangan hanya karena jentikan jari, membawa masalah bagi diri kita dan orang lain,” ujarnya.
Direktur Intelijen dan Keamanan Polda NTB Komisaris Besar Polisi Susilo R. Irianto juga membantah kabar bahwa data itu dari divisi yang dia pimpin. “Itu bukan dari Polda. Sudah kita cek, tanda tangan tidak benar dan bentuk data, format data, apalagi isinya sepertinya asal, dan itu tidak bener dari Polda (hoaks),” ujarnya. (ser)
