JagatBisnis.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan memprioritaskan 56 kelurahan untuk penanganan stunting hingga tahun 2023. Karena saat ini angka stunting di Kota Bandung tergolong masih cukup tinggi dengan angka di atas ribuan balita. Namun, pencegahan dan penanganan stunting tidak hanya dikhususkan pada daerah tersebut. Daerah lain juga menjadi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan perangkat daerah pada 2022 dan 2023 untuk semua kelurahan di Kota Bandung.
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, untuk percepatan pencegahan dan penanganan stunting, kepala perangkat daerah harus memahami dan memetakan situasi stunting sesuai peraturan presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang pencepatan penurunan stunting. Selain itu, perangkat daerah yang menjadi penanggungjawab aksi konvergensi stunting dapat melakukan tugas sesuai dengan fungsinya serta dapat mengalokasi anggaran minimal 5 persen untuk percepatan penurunan stunting untuk OPD, dan 10 persen untuk kewilayahan.
“Para camat agar melaksanakan rembuk stunting ditingkat kecamatan sesuai dengan pedoman. Para camat dan lurah untuk dapat menganggarkan minimal 10 persen dari dana PIPPK untuk pelaksanaan percepatan penurunan Stunting,” katanya, Minggu (31/7/2022).
Diakuinya, Kota Bandung saat ini belum terbebas dari masalah stunting, masih ada sekitar 7,59 persen atau 7.568 balita yang mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis tersebut. Jadi meskipun percepatan penanganan stunting cukup baik, ternyata masih ada angka 7,59 persen dari target sasaran 125 ribu balita.
“Dari hasil analisa situasi kinerja tahun 2021 diketahui bahwa pola asuh dan perilaku masyarakat dalam keluarga masih menjadi faktor utama penyebab stunting di Kota Bandung,” pungkasnya. (*/esa)
