JagatBisnis.com – Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Jumat (15/7/2022) mengatakan Ukraina tidak memiliki hak untuk mengangkat isu kedaulatan negaranya yang kini tengah digempur oleh militer Rusia.
Menurut Pyongyang, sikap itu diambil berdasarkan keputusan Ukraina untuk mendukung tindakan Amerika Serikat yang di masa lalu dinilai ilegal, dan telah melanggar kedaulatan Korea Utara itu sendiri.
“Ukraina tidak memiliki hak untuk mengangkat masalah atau memperdebatkan pelaksanaan kedaulatan kami yang sah setelah melakukan tindakan yang sangat kurang wajar dan tidak adil antar negara dengan secara aktif bergabung dengan kebijakan agresif Amerika Serikat yang tidak adil dan ilegal di masa lalu,” kata pihak Kementerian Luar Negeri Korea Utara, dikutip dari Reuters.
Sehari sebelumnya, pada Kamis (14/7/2022) media milik pemerintah Korea Utara merilis sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri yang secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR). Donetsk dan Luhansk merupakan dua kota di wilayah Donbas yang memisahkan diri dari Ukraina.
Usai dirilisnya pernyataan itu, pihak Ukraina pun naik pitam dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Kiev menganggap tindakan Pyongyang telah merusak kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.
Namun Pyongyang tidak menggubris kecaman Kiev. Pyongyang tetap memegang teguh pendiriannya dan mengatakan justru Ukraina yang tidak memiliki hak apa pun untuk membahas hal terkait kedaulatan negara.
Pyongyang mengecam Ukraina yang telah mendukung keputusan-keputusan Amerika Serikat, termasuk ikut memberikan sanksi atas program senjata Korea Utara yang dipelopori oleh Washington.
Menurut Pyongyang, program senjata nuklir dan misil mereka hanya merupakan sebuah tindakan antisipasi dan pertahanan diri, bukan untuk menyerang suatu negara.
Pihaknya menuding Amerika Serikat yang justru mempertahankan kebijakan agresif dengan memberlakukan sanksi internasional dan mengadakan latihan militer dengan Korea Selatan, negara tetangga terdekat Pyongyang.
“Kami akan terus memperkuat dan mengembangkan persahabatan dan kerja sama dengan semua negara yang menghormati kedaulatan kami dan memperlakukan kami dengan baik berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan saling menghormati,” tegas pihak Kementerian Luar Negeri Korea Utara. (pia)
