JagatBisnis.com – Ketua KPK Firli Bahuri tebar pesona dalam kegiatan pembukaan putaran kedua G20 Kelompok Kerja Antikorupsi (Anti-Corruption Working Group/ACWG) yang digelar KPK di Nusa Dua, Bali, Selasa (5/7/2022). Melalui siaran pers yang disebarkan, Kamis (7/7/2022), Firli menyinggung pidana badan tidak berpengaruh banyak dalam pemberantasan korupsi.
Firli menilai dibutuhkan tindakan progresif dalam penanganan korupsi. Salah satunya dilakukan dengan menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bisa memiskinkan koruptor. Dalam beberapa kasus, KPK, kejaksaan dan Polri sejatinya telah menerapkan TPPU dalam menangani perkara korupsi.
“Sesungguhnya korupsi tidak bisa hanya ditangani dengan cara penindakan, menghukum orang. Orang tidak kapok dihukum. Orang baru kapok kalau dikenai TPPU,” kata Firli.
Firli termasuk kalangan di luar parpol yang digadang-gadang maju dalam Pilpres 2024. Namanya masuk dalam bursa capres pilihan warganet versi poling RMOLVote yang dilakukan selama dua pekan hingga ditutup pada 27 Juni 2022.
Dari total 82.093 partisipan, Firli mendapat 13.833 dukungan atau 16,85%. Selain itu, spanduk dan poster Firli dukungan menjadi capres juga banyak bertebaran di sejumlah wilayah di Indonesia.
Soal ini, Firli sudah menyatakan sikap untuk tidak diganggu isu pencapresan. Dia mengaku fokus pada kerja pemberantasan korupsi.
Sedangkan dalam Forum G20, ACWG, Firli selaku Ketua KPK ikut membahas kerangka regulasi dan supervisi penegak hukum dalam menerapkan TPPU. KPK mendorong penegak hukum untuk menerapkan TPPU dalam penanganan perkara korupsi.
“Kami ajak semua APH (aparat penegak hukum) agar setiap tindak pidana korupsi dilekatkan dengan TPPU. Orang tidak takut hukuman badan, tetapi takut dimiskinkan,” ujar Firli.
Forum G20 ACWG juga membahas peningkatan peran audit dalam penanganan perkara korupsi. Audit termasuk instrumen dalam mencegah dan pemberantasan korupsi.
“Kalaupun terjadi tindak pidana korupsi, kami akan mainkan peran auditor untuk menghitung kerugian keuangan negara dengan benar, karena muara akhir pemberantasan korupsi adalah, kami harus mengembalikan kerugian sebesar-besarnya kerugian negara,” ujarnya. (pia)
