JagatBisnis.com – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman perihal buka akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan Pemilu 2024. Hal itu untuk mempermudah menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan pihaknya berkomitmen memberikan hak akses kepada KPU Pusat dan daerah untuk masuk ke data base Dukcapil. Karena sebanyak 514 kabupaten/kota bisa melihat data base Dukcapil. Sehingga, diharapkan, pemberian akses untuk kepentingan Pemilu 2024 ini bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
“Jadi kalau mau melihat seseorang terdaftar di mana ketik NIK-nya saja. Nah per hari kuotanya 200 ribu. Nanti kalau kurang tinggal minta saja, suratnya kemudian. Hal ini penting dalam rangka mempercepat upaya untuk membangun demokrasi bangsa Indonesia yang berawal dari data kependudukan sebagai bahan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT),” kata Zudan di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (29/6/2022).
Di kesempatan yang sama, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menambahkan, penandatanganan kerja sama itu sebagai sebuah landasan hukum bagi pihaknya ke depan. Karena Hal itu sebagai perwujudan amanah UU bahwa untuk pemutakhiran data pemilih itu sumbernya dua: data pemilih yang dikelola KPU dan data penduduk potensial memiliki yang dikelola oleh Kemendagri. Sehingga dengan begitu kita makin sinkron datanya.
“Untuk itu, kami berharap, penandatanganan MoU dan hak akses NIK ini menjadikan data yang ada di KPU semakin komprehensif valid dan makin mutakhir. Karena ini menjadi amanah UU juga pemutakhiran data pemilih yang dilakukan setahun dua kali itu juga makin progresif karena dukungan Kemendagri dalam hal ini Dirjen Dukcapil,” pungkasnya. (*/eva)
