JagatBisnis.com – Sebagai bentuk keadilan, pemerintah akan menaikkan tarif listrik untuk orang kaya dan tidak menaikkan tarif listrik untuk pelanggan kelas bawah. Sehingga orang kaya bisa berbagi beban dengan pemerintah yang harus menambah belanja subsidi. Tujuannya agar beban dari kenaikan harga energi tidak hanya menekan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tapi juga untuk masyarakat yang membutuhkan.
“Presiden Jokowi dan kabinet dalam sidang kabinet telah menyetujui, beban kelompok rumah tangga yang mampu direpresentasikan untuk fiskal langganan listrik di atas 3.000 VA, diperbolehkan ada kenaikan harga. Tarifnya dinaikkan supaya beban APBN tidak terlalu besar, dan di saat yang sama masyarakat kelas bawah terlindungi dari kenaikan tarif listrik,” tandas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Dia menjelaskan, tingginya harga energi dan komoditas menyebabkan beban subsidi dan kompensasi energi turut meningkat. Kebutuhan subsidi dan kompensasi untuk menahan gejolak harga komoditas pada 2022 tercatat mencapai Rp443,6 triliun. Sedangkan, pemerintah menyiapkan anggaran subsidi listrik senilai Rp56,5 triliun dengan asumsi harga Indonesia crude price (ICP) USD63 per barel.
“Setelah harga ICP meningkat ke USD100 per barel kebutuhan subsidi listrik menjadi Rp59,6 triliun. Sehingga terdapat selisih Rp3,1 triliun. Beban lebih besar ada di sisi kompensasi pemerintah kepada PT PLN (Persero). Dengan asumsi ICP USD63 per barel pemerintah tidak menganggarkan kompensasi untuk PLN pada 2022, tetapi kenaikan harga ICP menjadi USD100 per barel terdapat kebutuhan kompensasi Rp21,4 triliun,” terangnya.
Dia menambahkan, untuk itu pemerintah perlu segera menyesuaikan pagu subsidi dan kompensasi agar keuangan badan usaha, dalam hal ini PLN dapat sehat sehingga mampu menjaga ketersediaan energi nasional. (*/eva)
