Politikus PDIP Kritik Soal Usulan Penundaan Pemilu 2024

JagatBisnis.com –  Politikus senior PDIP TB Hasanuddin angkat bicara soal usulan penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan presiden yang diungkit sejumlah elite parpol. Ia mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati terhadap mulut manis politisi yang menghendaki pengunduran masa jabatan presiden dan pemilu tersebut.

“Waspada dengan jebakan maut para politisi,” kata TB Hasanuddin saat dimintai tanggapan, Minggu (27/2).

TB Hasanuddin mengingatkan, musababnya hal serupa terjadi pada zaman Presiden RI ke-2 Suharto. Saat itu, ia menerangkan, banyak politisi yang meminta Suharto tetap menjabat sebagai presiden.

Namun, saat Suharto kembali menjabat sebagai presiden, para politisi itu berbalik membelakangi Suharto.

“Ini pengalaman saya 1998. Waktu itu sebelum Pemilu 1998, Pak Harto minta saran, ‘apakah saya masih layak maju lagi dalam pemilu yang akan datang?’.

“Hampir semua tokoh politik dan ketua partai menyatakan, ‘Bapak masih sangat dibutuhkan rakyat’, ‘Bapak adalah Bapak pembangunan yang harus membawa Indonesia lebih maju’, ‘kalau bukan Bapak, mau siapa lagi?’,” papar TB Hasanuddin.

Baca Juga :   Tak Diundang di Acara Halal Bihalal, Ganjar Masih Kader PDIP?

“Kami semua atas nama rakyat meminta agar Bapak meneruskan kepemimpinan Bapak, ini permintaan dari rakyat’. Setelah pemilu ‘jujur dan adil’ dilaksanakan, Pak Harto menang lagi sebagai presiden dan kemudian dilantik pada tanggal 11 Maret 1998. Namun, apa kenyataannya?” imbuh mantan ajudan Wakil Presiden RI Tri Sutrisno ini.

Lebih rinci, TB Hasanuddin mengungkap, tak butuh waktu lama bagi para politisi untuk pindah haluan. Pada pertengahan Mei atau hanya 60 hari sejak Suharto menjabat kembali di 1998, para tokoh-tokoh politik dengan enteng meminta Suharto lengser sesuai keinginan rakyat.

“Dan itu diumumkan oleh Ketua DPR saat itu yakni Harmoko. Dan disambut beramai-ramai oleh para tokoh politik yang 2 bulan yang lalu dengan takjim dan terbungkuk bungkuk menghadap Istana meminta Pak Harto memimpin lagi,” ungkap TB Hasanuddin.

Baca Juga :   PDIP Buka Peluang Koalisi dengan Seluruh Parpol

Selain itu, ia menerangkan, belasan anggota kabinet yang baru dibentuk pun beramai ramai mengundurkan diri dengan alasan situasi ekonomi yang terus memburuk. Ia menyebut mulai dari Akbar Tanjung, Ginandjar Kartasasismita, Tanri Abeng dan sejumlah nama lainnya menandatangani surat tertanggal 20 Mei 1998 yang ditujukan untuk Suharto.

Sebab itu, TB Hasanuddin khawatir bahwa usul penundaan Pemilu 2024 dari para elite parpol adalah bibit skenario yang sama pada saat lengsernya Suharto.

“[Setelah penandatanganan], akhirnya Pak Harto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Saya memiliki kekhawatiran apakah drama ini akan terjadi lagi di 2024? Mudah-mudahan saja tidak. Tapi apakah sejarah akan berulang? Wallahuallam bisawab,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan agar pemilu ditunda selama satu hingga dua tahun. Ia mengaku, inisiatif ini muncul usai menerima aspirasi dari sejumlah pebisnis dan analis ekonomi di Gedung DPR, Senayan. Ia menambahkan, analisis big data di media sosial menunjukkan banyak warga yang mendukung penundaan pemilu.

Baca Juga :   Jokowi Diminta Beri Jaminan Pemilu Tak Diundur

Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengungkap banyak petani sawit yang ingin Jokowi maju 3 periode dan menyatakan siap menampung aspirasi ini untuk disampaikan pada Jokowi. Sementara, Sekjen NasDem Johnny Plate mengatakan NasDem akan berpegang pada konstitusi, namun hal tersebut bukan berarti masa jabatan presiden tidak bisa diperpanjang.

Adapun Ketua Umum PAN Zulhas menyatakan siap konsolidasi terkait penundaan Pemilu 2024 ke parpol koalisi dan berbagai kalangan. Alasannya yakni pandemi, besarnya biaya pemilu, hingga hasil survei kepuasan masyarakat pada Jokowi yang mencapai 73%. (pia)

MIXADVERT JASAPRO