JagatBisnis.com – Pidato kenegaraan dan nota keuangan RAPBN 2022 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gedung DPR Rl, Jakarta, Senin (16/8/2021) dikonfirmasikan, kondisi perekonomian tahun 2022 diliputi ketidakpastian. Bahkan, target pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,0 persen hingga 5,5 persen.
“Target tersebut harus realistis dan sesuai kondisi pemulihan ekonomi. Makanya, perkiraan tersebut harus mempertimbangkan faktor dalam dan luar negeri serta pertumbuhan ekonomi. Sehingga mampu mendorong pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan,” kata anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (19/8/2021).
Menurutnya, dari sisi pengeluaran, besarnya kontribusi konsumsi rumah tangga dan investasi menjadikan keharusan bagi pemerintah untuk peduli kebijakan terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga APBN 2022 benar-benar harus menjadi stimulus efektif dalam peningkatan serta melindungi daya beli masyarakat.
“Maka, pemerintah harus menjaga iklim investasi tetap kondusif bagi dunia usaha agar pertumbuhan ekonomi bisa tercapai dengan baik,” tegas Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.
Dia mengungkapkan, tansformasi struktural juga masalah penting yang harus diatasi selain pandemi Covid-19, seperti kualitas SDM rendah, infrastruktur belum memadai, produktivitas rendah, birokrasi dan regulasi yang tidak efisien serta praktek moral hazard korupsi.
“Perbaikan kualitas SDM, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi bagian sentral dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia” ujarnya
Dia menjelaskan, penguatan spending better dalam penataan APBN 2022 melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, produktif dan menghasilkan multiplier effect yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan. Caranya, mendukung program prioritas, mendorong efisiensi kebutuhan pasar, dan menjaga pelaksanaan anggaran berbasis hasil (result-based).
“Karena ruang fiskal yang menyempit sebagai akibat meningkatnya belanja yang bersifat mengikat (operasional dan birokrasi). Belanja subsidi harus terus ditransformasi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang agar semakin efektif dan tepat sasaran (by name by address), guna membantu masyarakat miskin yang membutuhkannya” ujarnya.
Anis menambahkan, APBN 2022 merupakan APBN transisi menuju pelaksanaan APBN normal pada ahun 2023. Apalagi, defisit anggaran kembali dibawah 3 persen sebagaimana amanah konstitusi. Kebijakan tersebut segera diikuti dengan langkah konsolidasi fiskal secara bertahap dan berkesinambungan.
“Sehingga mampu mendorong keseimbangan primer bergerak menuju positif dalam jangka menengah dan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas psikologis yang aman dan terkendali. Apalagi, tingkat kualitas APBN dan kesinambungan fiskal masih rendah dengan indikasi rasio pajak terhadap PDB (Tax Ratio) selama 10 tahun terakhir yang mengalami penurunan,” pungkasnya. (eva)
