JagatBisnis.com – Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 dan Duta Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro, mengatakan berita hoaks, misinformasi, kabar bohong dan fitnah terkait Covid-19 masih terus bermunculan di media sosial. Salah satunya terkait vaksinasi Covid-19, yang efeknya bisa membuat sebagian masyarakat enggan untuk diimunisasi.
“Ada lebih dari 5 ribu hoaks (muncul) selama pandemi (termasuk vaksin). Penyebaran informasi tidak akurat ini jadinya terkesan tidak terbendung,” ujarnya saat mengisi konferensi virtual FMB9, Selasa (27/7).
Reisa mengatakan, tantangan utama untuk menghadapi vaksin Covid-19 adalah masyarakat sendiri. Ia memberikan tips yang harus diketahui masyarakat sebelum menyebarkan berita, pastikan harus tahu berita ini termasuk ciri-ciri hoaks atau bukan.
“Biasanya beritanya dibuat lebay, bombastis, dan tidak ada rujukan resminya atau sumber yang valid. Kemudian cek ke www.covid19.go.id atau kemkes.go.id,” katanya.
Khusus tautan Covid19.go.id, Reisa melanjutkan, sudah dibuat link khusus hoax buster. Masyarakat yang mengakses tinggal memasukkan keywordnya terkait vaksin dan akan keluar rujukan beritanya apakah itu termasuk berita hoaks atau tidak.
Tak hanya itu, Reisa juga meminta masyarakat mengakses berita dari sumber resmi misalnya keterangan dari Kementerian Kesehatan atau pembaruan dari pemerintah. Karena update yang diberikan sudah diverifikasi berkali-kali kemudian disampaikan ke sistem-sistem yang membantu menyiapkan atau untuk menyebarkan.
“Masyarakat juga jangan takut kalau menerima hoaks, meski bisa ketakutan menghadapi realita vaksin seperti apa sebenarnya tidak perlu ragu. Kita sudah punya badan yang mengaturnya yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ujarnya lagi.
Jadi, Reisa menambahkan, vaksin yang sudah mendapatkan verifikasi dari BPOM sudah pasti aman, bermutu, dan berkhasiat. Apalagi, dia melanjutkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menyatakan vaksin Covid-19 Sinovac halal. Jadi, ia meminta masyarakat tidak perlu ragu untuk mengajak keluarganya, masyarakatnya, tetangga diajak segera vaksin supaya terbentuk kekebalan komunitas (herd immunity).
“Sehingga, target herd immunity yang diharapkan pemerintah bisa diwujudkan dan virus ini tidak merajalela. Vaksinasi ini juga melindungi,” ujarnya.(hab)
