jagatbisnis.com – Menteri Badan Upaya Kepunyaan Negara( BUMN) Erick Thohir mengatakan vaksin COVID- 19 mandiri tidaklah prioritas. Sebab fokus penguasa saat ini memberikan vaksinasi COVID- 19 dengan cara free untuk warga.
” Vaksin free merupakan prioritas yang diprioritaskan. Tetapi kita tidak menutup mata pula vaksin mandiri dibutuhkan karena itu kita pula membuka dialog dengan cara langsung pada arahan bagus yang terdapat di DPR atau di Departemen lain pasti tupoksinya di Kemenkes. Kita cuma ditugaskan,” ucapnya saat Rapat Kegiatan bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu( 20/ 1/ 2021).
Ia juga menggarisbawahi sebagian memo bila grupnya pula ditugaskan untuk vaksin mandiri.” Satu, vaksinnya berlainan jenis, jadi biar yang free dan mandiri tidak teraduk. Jadi merk vaksinnya berlainan. Kedua, utamakan vaksin free,” imbuhnya.
Ia mengatakan, vaksin free wajib berjalan 1 hingga 2 bulan ke depan. Setelah itu, kemudian untuk vaksin mandiri. Tuturnya, itu yang diperoleh dari diskusi- diskusi dengan sebagian pihak.
” Jika memang ini jadi ketetapan parasut ketetapannya jelas, tetapi sebenarnya dalam kepusan Kemenkes sudah terdapat durasi itu antara free dan mandiri. Kita bermukim mempraktikkan saja, apakah memang ditugaskan esok vaksin mandiri dapat berjalan ataupun tidak. Tetapi dengan catatan- catatan tadi yang sudah disampaikan,” tuturnya.
Lebih lanjutnya, Erick pula berterus terang sedia bila grupnya setelah itu ditugaskan untuk vaksin mandiri.
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menawarkan alternatif biar program vaksinasi COVID- 19 mandiri dapat dilakukan korporasi. Ia setelah itu berikan memo lain, supaya vaksinasi memegang semua golongan dari pegawai sampai barisan dewan.
” Tetapi itu belum akhir. Masih dalam dialog. Kita terbuka untuk dialog karena adil kita merupakan vaksinasi paling- paling, paling awal, dan semurah- murahnya,” tutur Budi sebagian durasi lalu.
Budi berterus terang sudah berbicara dengan menteri lain bab alternatif itu. Menkes menggarisbawahi biar program vaksinasi mandiri dilakukan setelah vaksinasi harus dari penguasa, untuk menghindari opini kalau vaksin cuma diperuntukkan untuk mereka yang memiliki uang.
” Karena itu, jangan sekarang. Vaksinasi mandiri esok saja setelah vaksinasi harus untuk daya kesehatan dan pekerja khalayak sudah diserahkan. Jangan langsung di depan,” tutur ia.
Budi meneruskan, logistik vaksin untuk vaksinasi mandiri pula wajib dilakukan di luar penguasa. Dengan tutur lain, pihak swasta langsung melakukan perjanjian dengan produsen.
” Yang berarti vaksinnya terdapat di World Health Organization( Organisasi Kesehatan Dunia), disetujui oleh BPOM( Badan Pengawas Obat dan Santapan), dan informasinya wajib satu dengan data penguasa. Jangan hingga berhamburan,” jelasnya. ( ser)
