jagatBisnis.com Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir November 2020 berada di angka Rp5.910,64 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,13 persen.
Dikutip dari data APBN Kita November 2020 pada Kamis (24/12/2020), posisi utang pemerintah pusat secara nominal mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat COVID-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana dalam UU No. 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60 persen.
Utang pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam bentuk SBN, hingga akhir November 2020 mencapai 83,9 persen dari total komposisi utang. Hal ini menggambarkan upaya pendalaman pasar dan kemandirian pembiayaan.
Lebih lanjut, sepanjang tahun 2020, pemerintah telah melakukan upsizing penerbitan SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat akibat pandemi, termasuk penerbitan SBN Ritel yang disambut baik oleh masyarakat terutama generasi milenial, hal ini sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan utang untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik.
Dominasi mata uang Rupiah ini seiring kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas.
Sementara itu, SBN ritel terakhir yang diterbitkan pemerintah selama tahun 2020 adalah Sukuk Tabungan seri ST007. ST007 yang merupakan green instrument ini telah ditawarkan selama bulan November dan berhasil mencatat rekor baru dengan total pembelian dan investor terbanyak sepanjang penerbitan Sukuk Tabungan, yaitu total pembelian sebanyak Rp5,42 triliun dengan total investor sebanyak 16.992 orang.
Artinya, dengan berinvestasi pada ST007, masyarakat memiliki kesempatan berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus membantu mengatasi dampak dari perubahan iklim karena hasil penerbitannya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau dalam APBN seperti sustainable transportation dan sektor yang resilience terhadap perubahan iklim. (ser)
