Tuntaskan Kemiskinan di NTT, Kemenaker Miliki 2 Strategi

JagatBisnis.com –  Kementerian Ketenagakerjaan telah, sedang, dan terus melakukan berbagai upaya turunkan kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ada 2 program intervensi yang dilakukan, yaity program perluasan kesempatan kerja dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). Kedua program tersebut diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem di NTT.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, ada 5 kabupaten di NTT yang menjadi prioritas pengurangan kemiskinan ektrem yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Tengah.

“Pemilihan 5 kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di NTT tahun 2021, didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut,” katanya saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 di Provinsi NTT, Minggu (17/10/2021).

Baca Juga :   Kemenaker: Baru 10 Persen Pekerja di Indonesia yang Punya Program Pensiun

Dia menjelaskan, rakor ini mengkonvergensikan dan mengintegrasikan program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan sasaran yang ditetapkan. Oleh sebab itu, Gubernur dan seluruh Bupati wilayah prioritas tahun 2021 di Nusa Tenggara Timur diminta untuk dapat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem mendapatkan seluruh program.

Baca Juga :   Begini Respons Kemnaker soal Pengiriman 10 Ribu TKI ke Malaysia

“Program itu adalah program pengurangan beban pengeluaran maupun program pemberdayaan,” tegasnya.

Gubernur dan para Bupati di wilayah itu juga diharapkan memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing, khususnya yang sesuai dengan karakteristik miskin ekstrem di wilayah masing-masing.

Baca Juga :   Kemenaker Berangkatkan PMI ke Inggris Raya

“Anggaran bukan masalah utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Karena anggaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sudah mencukupi. Tapi tantangannya adalah bagaimana program tersebut konvergen dan terintegrasi dengan sasaran yang ditetapkan,” pungkas Ida. (*/esa)

MIXADVERT JASAPRO