Sri Mulyani Jamin Tak Lagi Bangun Negeri dari Utang

JagatBisnis.com – Menteri Finansial Sri Mulyani Indrawati menekankan, dengan kedatangan Lembaga Pengelola Pemodalan( LPI) ataupun Sovereign Wealth Fund (SWF), Indonesia tidak akan lagi membuat prasarana dengan pinjaman.

Ia menjelaskan, itu karena LPI memiliki guna untuk mencari pemodalan berbentuk modal yang tidaklah anggaran pinjaman ataupun pinjaman untuk menggerakan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, tak lagi memerlukan anggaran dari APBN.

Berita Terkait

Bagi ia, APBN ialah instrumen anggaran kepunyaan negeri yang amat terbatas. Karenanya, pembangunan negeri ini tidak dapat terus- terusan memercayakan APBN apalagi hingga wajib lalu menggunakan pembiayaan dari pinjaman.

” Karena Indonesia tidak dapat selalu membuat dan meningkatkan dirinya cuma melalui pembiayaan yang berawal dari leverage ataupun pinjaman,” jelas Sri dalam dialog di Universitas Indonesia, Kamis, 18 Februari 2021.

Ada pula berbagai anggaran pemodalan yang diatur LPI, ditegaskannya berasal dari dana- dana penanam modal yang jadi mitra kegiatan mereka. Alhasil, dana- dana itu tidaklah masuk jenis pinjaman modal ataupun pinjaman.

” Misalnya dengan mencetak disbursement melalui IPO, itu masih amat terbatas. Jadi sovereign wealth fund, ialah salah satu usaha penguasa supaya kita bisa menarik lebih banyak modal dari swasta asing untuk berekanan dengan kita,” jelas dja.

Begitu juga diketahui, Kepala negara Joko Widodo telah memutuskan barisan badan pengawas dan badan dewan dari lembaga ini yang setelah itu dikenal Indonesia Investment Authority( INA). (ser)

Selanjutnya barisan Dewan dan Dewas SWF yang telah dilantik:

  1. Ridha DM Wirakusumah sebagai CEO atau Ketua Dewan Direksi
  2. Arief Budiman sebagai Deputy CEO
  3. Stefanus Ade Hadiwidjaja sebagai Chief Investment Officer
  4. Marita Alisjahbana sebagai Chief Risk Officer
  5. Eddy Porwanto sebagai Chief Financial Officer.

 

  • Dewan Pengawas

 

  1. Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota Ex Officio
  2. Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai Anggota Ex Officio
  3. Darwin Cyril Noerhadi sebagai Anggota Masa Jabatan 2021 – 2026

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button