Proyek Olefin TPPI Berantakan, Negara Rugi Besar

jagatBisnis.com – Proyek Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sejatinya bisa membangkitkan perekonomian Indonesia.

Di mana, TPPI juga kilang dan petrocham bisa membuat kemandirian energi bangsa. Namun diduga ada rencana membatalkan proyek ini. Dalam sebuah informasi, langkah mengagalkan proyek ini diduga dimotori Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dengan membentuk satgas investasi. “Jika benar yang dilakukan Ahok justru akan membuat gaduh, dan Pertamina tidak bisa maju dan berkembang, bahkan bisa jadi Pertamina tidak bisa bersaing,” kata Pengamat kebijakan publik, Adib Miftahul dalam keterangan, Selasa (6/10/2020).

Padahal, sesuai intruksi Presiden Jokowi, Menteri BUMN, Dirut Pertamina dan Komisaris Pertamina harus segera menyelesaikan proyek ini dalam kurun waktu 3 tahun. “Langkah Ahok ini blunder karena bisa saja menghentikan atau membatalkan proyek yang sudah berjalan tentu ini melanggar perintah presiden,” ujar Adib.

Alasan Ahok bahwa proyek ini untuk mensetlekan strategic partner, kata Adib, sangat riskan. Karena bisa membuat proyek Olefin Cracker mundur dan menimbulkan kerugian besar. “Proyek ini termasuk dalam PSN dan sudah diintruksikan oleh presiden langsung ke Pertamina untuk segera dilaksankan dan segera onstream dalam waktu 3 tahun,” ujar Adib.

Di tengah isu yang terus melanda Pertamina terkait kinerja, harusnya Ahok bisa melakukan langkah yang positif sesuai arahan presiden bukan kemudian justru membuat langkah menjegal kemauan presiden.

“Kita tahu dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Tuban akhir tahun lalu, beliau meminta agar proyek ini segera berjalan dalam kurun waktu 3 tahun. Lantas apa masalahnya, Ahok membuat agenda untuk membatalkan ini?,” tanya Adib.

Jika TPPI ini sudah beroperasi Adib menilai dampaknya sangat besar untuk menekan impor migas. Dan ini bisa memperbaiki defisit neraca perdagangan. “Kata Pak Jokowi apabila telah berproduksi secara penuh, TPPI berpotensi menghemat devisa hingga 4,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp56 triliun. Saya kira langkah Ahok ini preseden buruk bagi kemajuan bangsa kita,” tandasnya. (ser)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button