Kritikan DPR, Terkait THR PNS Tidak Full Bisa Menurunkan Daya Beli

JagatBisnis.com – Media Sosial (Medsos) diramaikan petisi online terkait besaran tunjangan hari raya (THR) pengawai negeri sipil (PNS) tahun 2021 dibayar tidak penuh. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi daya beli PNS. Karena tunjangan kinerja sangat besar peranannya dalam komponen take home pay PNS.

“Tunjangan kinerja yang diakumulasi dengan THR, idealnya berdampak pada lonjakan konsumsi rumah tangga. Apalagi, dengan jumlah PNS di Indonesia sekitar 4 juta orang. Jumlah tersebut sangat besar dampaknya pada kekuatan konsumsi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” kata anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (2/5/2021).

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar THR PNS tidak dikurangi oleh pemerintah. Idealnya, besaran THR diberikan secara penuh dan merata. Besarannya harus sama untuk berbagai kelonpok dan golongan. Karena tidak boleh ada pemotongan atau dikurangi komponen tertentu dalam pendapatan yang biasa diterima.

“Saat ini yang terpenting adalah semua pegawai harus menerima haknya, tidak boleh ada pemotongan. Karena nantinya bisa membantu pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi, sekaligus kompensasi dari pelarangan mudik Lebaran. Oleh sebab itu, saya sangat menyayangkan kebijakan pemerintah yang terkadang tidak bisa dilaksanakan secara optimal,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan koordinasi agar momentum pertumbuhan ekonomi saat konsumsi tinggi dapat dimaksimalkan. Sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang adil untuk kesejahteraan rakyat. Justru, seharusnya pemerintah dapat mengambil langkah konkrit untuk menggenjot pendapatan negara. Karena emua amunisi ada di tangan pemerintah, baik sebelum atau selama pandemi Covid-19.

“Dulu, tax amnesty juga digadang-gadang akan mampu menggenjot pendapatan negara. Tapi sampai sekarang masih belum terlihat hasilnya. Bahkan, shortfall perpajakan selalu terjadi. Di saat pandemi juga berbagai kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi dengan dana ratusan triliun sudah dilakukan,” tutup Anis. (eva)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button