Kemendagri Diminta Bubarkan Ormas yang Sering Berkelahi

JagatBisnis.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) menertibkan organisasi masyarakat (ormas) yang sering terlibat bentrokan di lapangan sehingga meresahkan masyarakat.

“emberian izin sebagai legalitas dari Kemendagri atau Kemenkumham tentu dengan AD/ART masing-masing organisasi yang salah satu pasalnya dipastikan berasaskan Pancasila dan UUD 1945,” kata Junimart di Jakarta, Senin (22/11/2021).

Dia mengatakan, pembentukan ormas itu dimaksudkan untuk membantu pemerintah untuk menjaga ketertiban umum. Sehingga jika ada ormas yang justru melenceng dari dari tujuan awal, maka harus dievaluasi oleh pemerintah.

“Dengan dasar pendirian di atas, ternyata organisasi tersebut justru meresahkan masyarakat, maka Kemendagri harus proaktif memanggil pengurus dari ormas itu,” kata dia.

Junimart menambahkan, bagi ormas yang masih tetap membuat keresahan di masyarakat maka harus dicabut izinnya oleh Kemendagri. Hal ini sudah sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

“Apabila masih tetap menimbulkan keresahan di masyarakat, baik itu pungli maupun bentrokan antarormas, Kemendagri bisa mencabut izinnya atau tidak memperpanjang perizinan,” kata Junimart.

Ia mengatakan tidak boleh ada satupun ormas yang dibiarkan dan merajalela sehingga meresahkan masyarakat di Indonesia. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seyogyanya seluruh elemen masyarakat termasuk ormas turut membantu pencegahan penyebaran COVID-19.

Terkait penertiban ormas yang menjadi kewenangan penuh pemerintah juga dapat dilakukan melalui rekomendasi Polri dengan alasan keberadaan ormas terus dinilai melanggar keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Polri juga bisa merekomendasikan kepada Kemendagri untuk membubarkan ormas yang beberapa kali bikin onar dan meresahkan tersebut karena menyangkut kamtibmas,” kata dia.

Sebelumnya, bentrokan antarormas Forum Betawi Rempug (FBR) dengan Pemuda Pancasila kembali pecah di Ciledug, Kabupaten Tangerang. Bentrokan itu diduga terjadi akibat perebutan penguasaan lahan.(pia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button