Indonesia Perlu Menguatkan Sektor Kelautan dan Kemaritiman

jagatBisnis.com — Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia sehingga berpontensi menjadi poros maritim dunia. Dengan keunggulan tersebut Indonesia menyimpan sumber daya kelautan dan kemaritiman yang melimpah. Diperkirakan potensi mencapai USD1.338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun. Seharusnya dengan kekayaan laut dan maritim tersebut bisa menjadi pendorong perekonomian dan menjaga ketahanan pangan secara nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Sayangnya, potensi tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat kita lihat dari kontribusi sektor kelautan dan perikanan yang baru menyumbang sekitar 3,7 perseb terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Pontjo Sutowo, Ketua Aliansi Kebangsaan saat membuka FGD bertema “Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Dalam Rangka Penguatan Sektor Kelautan dan Kemaritiman”, secara virtual, Jumat (27/11/2020).

Menurutnya, angka tersebut masih dikatagorikan rendah, jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki laut lebih kecil seperti Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam yang memiliki kontribuasi sektor kelautan antara 48 persen sampai dengan 57 persen terhadap Gross Domestic Product (GDP). Padahal, Indonesia telah mencanangkan sebagai poros maritim dunia dan menempatkan lauatan sebagai masa depan bangsa.

“Untuk mengoptimalkan pontensi kelautan, Indonesia sudah menerapkan pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (Sustainable Ocean Economy) dengan konsep ekonomi biru (blue economy), dalam mengelola sumber daya kelautan dan kemaritiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberlanjutannya dan kelestarian lingkungan,” ulasnya.

Diungkapkan, belum optimalnya pengelolaan laut dan belum berkembangnya ekonomi kelautan Indonesia, diantaranya kendala kultural yang terlihat dari rendahnya perhatian masyarakat terhadap dunia kelautan/kemaritiman. Selain itu, pembangunan kelautan kurang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan tidak menerapkan pendekatan supply chain system secara terpadu, kurang inklusif dan tidak ramah lingkungan.

“Tapi yang tak bisa dianggap enteng adalah masih kecilnya jumlah pelaku usaha di sektor ini. Apalagi saat ini jumlah pengusaha di sektor kelautan/kemaritiman di Indonesia baru sekitar 3 persen dari jumlah penduduk. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand,” imbuhnya.

Pontjo mengakui, dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan kemaritiman, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan terutama soal pemberantasan praktik penangkapan ikan dengan cara Illegal (Unreported, and Unregulated Fishing/IUUF) yang semakin mengkhawatirkan. Praktik IUUF ini sangat menghambat pembangunan perikanan, baik secara nasional maupun internasional.

“Dampak praktik IUUF telah mengakibatkan terganggunya pengelolaan pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi banyak negara berkembang. Padahal, sektor kelautan dan kemaritiman mempunyai daya saing tinggi sehingga butuh intervensi teknologi. China, misalnya, yang kini berhasil menjadi negara eksportir terbesar ikan laut dunia, karena memanfaatkan iptek,”’tutup Pontjo. (eva)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button