Guru Besar FH Unpad Bilang Amandemen UUD 1945 Belum Mendesak

JagatBisnis.com – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Guru besar Susi Dwi Harijanti, melaporkan tidak terdapat urgensinya jika Badan Permusyawaratan Orang( MPR RI) melakukan amandemen UUD 1945. Apalagi, jika cuma karakternya terbatas, bagi ia, saat ini belum menekan.

Perihal itu disampaikan dalam dialog daring bertajuk Mengukur Urgensi Amandemen UUD 1945 yang diadakan oleh Jalinan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang bertugas serupa dengan Perkumpulan Indonesia Belia( PIM).

” Dengan cara individu aku mengatakan tidak terdapat urgensi( melakukan amandemen UUD 1945),” tutur Susi dalam keterangannya, Jumat 17 September 2021.

Profesor Susi mengatakan, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pusat Riset Kebijaksanaan Negeri, dituturkan kalau seyogianya, Awal Undang- undang Dasar 1945 sudah terdapat arah negeri. Andaikan mengutip ilustrasi lain, semacam di negeri Brasil, amandemen konstitusi dilakukan oleh penguasa ataupun diserahkan oleh Kepala negara. Karena negeri itu, menganut sistem presidensial dan amandemen bukan pada undang- undang dasar negeri.

” Kalau haluan- haluan negeri itu pada dasarnya sudah terdapat di Awal Undang- Undang Dasar 1945,” jelas Susi.

” Kala Kepala negara, seseorang itu mencalonkan diri sebagai Kepala negara hingga ia wajib membuat sedemikian muka rencana- rencana itu sesuai dengan arah yang sudah terdapat di konstitusi Brasil. Jadi acuannya tetap Brasil,” hubung Susi.

Dalam kegiatan ikut muncul Pimpinan MPR Bambang Soesatyo, Ketua Administrator CSIS Philips J Vermonte, dan Pimpinan IKA Fakultas Hukum Unpad Yudhi Wibhisana. Yudhi meminta di forum itu, biar Badan lebih berjaga- jaga dalam memastikan amandemen UUD 1945 karena ialah rumor sensitif.

” Mana yang lebih berarti? amandemen ataupun penguatan lembaga- lembaga negeri, lembaga- lembaga politik semacam KPU, KPK, ataupun parpol untuk dapat melahirkan sistem kenegaraan yang lebih memantapkan bangsa kita ini. Apakah kita seluruh memiliki agama, kalau amandemen akan membuat koreksi pada kerakyatan?,” tutur ia.

Yudhi berambisi, para perumus dapat lebih liabel kepada amandemen UUD 1945, bukan cuma hanya pergantian artikel dan ayat semata. Jauhi skedul kebutuhan kelompok dan kepribadian abdi sektoral karena toh artikel amandemen telah memanen pro- kontra.

” Dilema hukum dan politik yang lebih besar wajib dipikirkan pula oleh perumus, bagus di administrator, legislatif ataupun di yudikatif. Lembaga- lembaga itu wajib memiliki ratio legis yang bisa diperoleh warga Indonesia, menggenggam konsisten itikad bagus, dan membebaskan vested interest, kenapa dibutuhkan ataupun tidak diperlukannya Amandemen UUD 1945,” ucapnya.(pia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button