jagatBisnis.com — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan terdapat beberapa barang milik negara (BMN) yang rusak akibat gempa di Sulawesi Barat (Sulbar) dan banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel). Kerugian yang dialami negara mencapai Rp529,58 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Ekka S. Sukadana mengatakan BMN yang terdampak gempa di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, Sulbar mencapai 279 objek. Seluruh nilainya mencapai Rp494,28 miliar.
“Ini berupa bangunan rumah negara dan gedung kantor yang mendukung tugas fungsi pemerintah pusat, khususnya di Mamuju dan Majene,” kata Ekka saat media briefing virtual, Jumat (22/01/2021).
Ekka menjelaskan, salah satu gedung kantor yang rusak adalah Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju berlantai 5 dengan nilai kerugian Rp75 miliar. Gedung tersebut berfungsi sebagai perkantoran bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju, dan Sekretariat GKN.
“Gedung tersebut mengalami rusak berat, sehingga tidak memungkinkan pelayanan tatap muka,” tegasnya.
Selain itu, lanjut dia, kerusakan juga terjadi di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mamuju dengan kerugian sekitar Rp23 miliar dan TVRI Sulawesi Barat senilai Rp5 miliar.
“Tak hanya gedung kantor, kerusakan juga terjadi di sejumlah BMN dalam bentuk infrastruktur, seperti jembatan, jalan nasional, dan lainnya. Tercatat ada 23 jembatan yang rusak dan Jalan Nasional Trans Sulawesi dengan ruas Mamuju-Batas Kabupaten Majene sepanjang 20 kilometer dengan nilai mencapai Rp405,72 miliar,” ungkapnya.
Pihaknya berharap gedung dan jalan yang rusak akibat gempa bisa diperbaiki dengan menggunakan asuransi BMN. Pentingnya asuransi, ketika ada klaim akibat bencana maka pembangunan bisa dilakukan.
“Sehingga para pegawai bisa kembali ke tempat kerja segera. Pembangunan tidak menunggu 2 sampai 3 tahun seperti dengan APBN,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah DJKN Kemenkeu, Ferdinan Lengkong mengatakan jumlah BMN yang terdampak banjir mencapai 11 objek dengan nilai mencapai Rp35,3 miliar.
“Rata-rata semua kantor, terutama di Banjarmasin hampir terendam. Namun, jumlahnya berapa belum dapat kami sampaikan,” pungkas Ferdinan. (esa/*)
