Formula E Disorot Tajam, Wagub DKI: Tidak Ada Rekomendasi Dibatalkan

JagatBisnis.com –  Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyampaikan alasan kalau Formula E yang berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Finansial( BPK) tidak terdapat kemampuan kehilangan. Riza ucapan lagi kalau dari BPK tak terdapat saran untuk ditunda.

” Formula E sudah aku sampaikan kalau sudah mendapatkan hasil daripada BPK. Bahkan tidak terdapat berpotensi kehilangan. Bahkan BPK sendiri tidak terdapat saran ditunda apalagi dibatalkan,” tutur ia pada reporter, Rabu 15 September 2021.

Sementara itu, Sekretaris Wilayah Marullah Matali menambahkan grupnya tetap menjajaki Ingub pertanyaan Formula  E. Karena Ingub mengatakan berjalan, hingga tetap dijalani.

Bagi ia, grupnya tidak pesimistis akan perihal ini. Ditanya pertanyaan perencanaan, Marullah berterus terang belum dapat merinci.

” Betul, aku melihat dari Ingub yang disampaikan ke aku itu semacam itu. Komentarnya hingga di sana saja,” tutur Marullah menambahkan.

Sebelumnya, beredar pesan dari Dinas Anak muda dan Berolahraga( Dispora) DKI Jakarta pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait pembayaran fee Formula  E selama 5 tahun sampai 2024.

Dalam pesan itu tercatat sebagai selanjutnya:

Berdasarkan hasil amatan kepada draft Catatan Kesalingpahaman( Memo of Understanding atau MoU) antara Penguasa Provinsi DKI Jakarta dengan Formula  E Limited ada peranan yang wajib dibayar oleh Penguasa Provinsi DKI Jakarta berbentuk biaya komitmen selama 5( 5) tahun beruntun dengan rincian sebagai selanjutnya:

Sesi 2019/2020: 20 juta poundsterling
Sesi 2020/2021: 22 juta poundsterling
Sesi 2021/2022: 24,2 juta poundsterling
Sesi 2022/2023: 26,620 juta poundsterling
Sesi 2023/2024: 29,282 juta poundsterling

Gubernur DKI Anies Baswedan kekeuh mau meneruskan rencananya mengadakan balap mobil Formula  E di kawasan Monas, Juni 2022. Rencana ini memanen antagonisme termasuk dari beberapa bagian di DPRD DKI. Kontroversi Formula  E juga berefek dengan terbelahnya DPRD DKI dalam menyikapi.

Terdapat 2 bagian ialah PDIP dan PSI yang menginisiasi hak interpelasi pada Anies pertanyaan Formula  E. PDIP dan PSI tetap jalur lalu walaupun 7 bagian yang lain tidak mendukung perihal interpelasi Formula  E itu.(pia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button