Cegah Pemudik, Sumatera Barat Siap Menutup Akses Masuk

JagatBisnis.com – Kepala Bidang Lalu Rute dan Pembinaan Keamanan Dinas Perhubungan( Dishub) Sumatra Barat Masa Oktaviady mengatakan, grupnya sudah menganjurkan pada Gubernur tentang rencana penutupan pintu masuk diperbatasan Sumatra Barat.

Alternatif itu diusulkan ke Gubernur Sumbar, menyusul terbitnya Pesan Brosur Kepala Satgas Penindakan COVID- 19 Nomor. 13 Tahun 2021 tentang Penghapusan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sejak 6 sampai 17 Mei 2021.

“ Rencana ini terkini usulan dari Dishub Sumbar yang akan disampaikan pada Gubernur. Penerapannya, terkait esoknya gimana ketetapan forkopimda( Forum Komunikasi Arahan Wilayah) dan Gubernur Sumbar. Yang diusulkan, melakukan pengetatan untuk para pemudik dari luar wilayah. Ini, menangani lanjuti ketetapan penguasa pusat yang mempraktikkan pantangan mudik,” tutur Masa Oktaviady, Selasa 13 April 2021.

Jelas Masa, jika esok usulan itu disetujui Gubernur Sumbar, hingga grupnya akan melakukan penyekatan di kawasan pinggiran. Terdapat sebagian titik kawasan yang jadi pintu masuk ialah di pinggiran dengan Riau. Lalu pinggiran Sumatera Barat dengan Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan Jambi.

Hingga dengan penyekatan pintu- pintu masuk ke Sumatera Barat itu, seluruh angkutan biasa, termasuk pula angkutan perseorangan dan alat transportasi cakra 2, tidak diizinkan untuk melintas masuk ke Sumatera Barat.

“ Semua angkutan penumpang biasa pada 6 hingga 17 Mei itu, serupa sekali tidak bisa masuk. Pula termasuk angkutan perseorangan dan cakra 2. Tidak terdapat dispensasi pada hari itu, paling utama untuk Sumbar- Riau dan Sumbar- Jambi,” jelas Masa Oktaviady.

Walaupun diperketat tutur Masa, tetapi grupnya memberikan kelonggaran untuk alat transportasi operasional pengangkut benda dan bunda berbadan dua yang dalam situasi emergency akan melahirkan. Di luar itu, seluruh yang berupaya masuk Sumatera Barat, hingga akan di instruksikan untuk putar arah kembali.

“ Kita akan bertugas serupa dnegan Tentara Nasional Indonesia(TNI), Polri, Satpol PP dan lembaga penguasa wilayah yang lain. Kita akan memohon anjuran apakah akan mendirikan posko di wilayah pinggiran ataupun gimana. Seluruh rencana itu terkini usulan. Pertanyaan penerapannya esok terkait gimana ketetapan forkopimda dan Gubernur,” jelasnya.(ser)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button